2026-04-19T11:38:19Z https://journal.unusia.ac.id/alwasath/oai

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/24 2025-06-22T06:44:40Z alwasath:ART driver

CAN RELIGION PREVENTS CORRUPTION? THE INDONESIAN EXPERIENCE Makmur, Kartini Laras Religion and corruption, corruption prevention, corrup practices. Researches on Anti-Corruption have found that politics, economics, and culture have a relation to corrupt practices. However, what about the influence of religion on corruption? Recently, there is an increasing interest in understanding the relationship between religion and corruption; could religion prevent corruption? This paper discusses the effect of religiosity on bureaucratic corruption in Indonesia. The results show that corrupt practices are negatively associated with religious heritage, signifying that religious culture takes a positive role in delimiting corrupt practices of government officials since religion has an influence on the normative anti-corruption paradigm. This paper also finds the negative relationship between religion and corruption is weaker for people who had experience requested by an official to paid illicit payment, which identifies the substitution chance of religious ethic and law enforcement in curbing corruption. Given the very few studies and limited data resources in the context of Indonesia, this paper is only a tentative study to contributes to the discussion of religion and corruption relations. Sejumlah penelitian anti-korupsi telah menyatakan bahwa politik, ekonomi, dan kebudayaan berpengaruh terhadap praktik korupsi. Lantas bagaimana dengan pengaruh agama terhadap korupsi? Belakangan, hubungan antara agama terhadap korupsi memunculkan pertanyaan: dapatkah agama mencegah korupsi? Tulisan ini membahas dampak religiusitas dalam korupsi birokrasi di Indonesia. Pada bagian hasil, menunjukkan bahwa praktik korupsi secara negatif diasosiasikan dengan ajaran agama, menunjukkan agama memiliki peran positif dalam pencegahan korupsi berkenaan dengan ajaran normatif anti-korupsi dalam agama itu sendiri. Tulisan ini juga menyatakan hubungan negatif antara agama dan korupsi adalah lebih lemah pada kelompok yang memiliki pengalaman dimintakan pemberian sejumlah “uang pelicin” oleh petugas. Temuan tersebut mengidentifikasikan substisusi antara etika agama dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Dengan terbatasnya studi dan data pada bidang penelitian yang sama, tulisan ini semata adalah studi tentatif untuk berkontribusi pada topik antara hubungan agama dan perilaku korupsi. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-04-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/24 10.47776/alwasath.v1i1.24 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 13 - 24 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 13 - 24 2721-6160 2830-4705 10.47776/7c0dw853 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/24/16 Copyright (c) 2020 Kartini Laras Makmur

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/25 2025-06-22T06:44:40Z alwasath:ART driver

KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (PRESIDENTIAL TRESHOLD) Syahuri, Taufiqurrohman Fahrozi, Muhammad Helmi Presidential treshold, constitutionality, art. 222 Election Law The President and Vice Presidential election in Indonesia is manifestation of people’s sovereign. In that regards, it mechanism should be implemented in accordance with the UUD 1945 Constitution and be based on democratic values. This paper explores the role of Constitutional Court in settling the dispute on presidential treshold. This paper examines the relevancy between Art. 6A paragraph 1 UUD 1945, The role of Constitutional Court,  and democratic values on the implementation of presidential treshold. In short, this paper analyzed the constitutionality of Art. 222 UU 7/2017 Election Law. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah mekanisme kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum, mekanisme ini harus sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) serta menjunjung tinggi asas demokrasi. Indonesia sebagai Negara Hukum di amanahkan oleh undang undang agar Mahkamah Konstitusi dapat menjadi penjaga konstitusi dengan baik apabila terdapat peraturan perundang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional), termasuk konstitusionalitas pemilihan kepala negara yang telah di atur dalam Konstitusi Pasal 6A ayat 1. Penulisan yang diteliti melalui pendekatan Yuridis normatif dan empirik ini melihat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur mekanismenya pada Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, salah satu mekanismenya adalah di bentuknya ambang batas minimum pasang calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Prinsipnya penulisan ini memberikan sudut pandang bahwa pembatasan yang diatur dalam regulasi pemilihan umum tentang dukungan yang dibatasi tersebut belum memiliki spirit demokrasi, selain itu juga ambang batas lebih baik diatur menggunakan ambang batas maksimum, sehingga mekanime pemilihan presiden dan wakil presiden dapat senafas dengan amanat konstitusi pasal 6 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/25 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 25 - 34 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 25 - 34 2721-6160 2830-4705 10.47776/7c0dw853 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/25/14

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/28 2025-06-22T06:44:40Z alwasath:ART driver

URGENCY OF REFORMING THE SOCIAL SECURITY ORGANIZING BODY IN THE WELFARE STATE FRAMEWORK Roziqin, Roziqin BPJS, deficit, welfare state. To realize social security, especially in the health sector, Indonesia established Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Body (BPJS). Law Number 24 of 2011 targeted all Indonesian citizens to become BPJS participants in 2019, including even foreign nationals who have lived for more than six months. However, BPJS, as a public legal entity, has not yet shown excellent performance, as indicated by its deficit every year. This study uses a qualitative approach that is descriptive normative, to explain the concept of the welfare state in the National Social Security System in Indonesia, the implementation of the welfare state in the management of BPJS Healthcare in Indonesia, as well as the reforms needed for the BPJS.  This study shows that the Indonesian government has an extensive role in implementing the welfare state concept in the Social Security System by forming BPJS. That significant role is starting from the formulation, management, to the accountability of the BPJS Healthcare. However, the implementation of the welfare state has not been put in proper way by the BPJS Healthcare, so that the government needs to reform the BPJS Healthcare.   Sebagai usaha mewujudkan jaminan sosial, terutama di bidang kesehatan, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang Nomor 24 Tahun 2011 menargetkan semua warga negara Indonesia sudah menjadi peserta BPJS pada 2019, bahkan termasuk warga negara asing yang tinggal lebih dari enam bulan. Namun demikian, BPJS sebagai badan hukum publik ternyata belum menunjukkan performa yang bagus, yang ditunjukkan dengan defisit setiap tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif normatif, dengan tujuan untuk menjelaskan konsep welfare state dalam SJSN di Bidang Kesehatan di Indonesia, implementasi welfare state dalam pengelolaan BPJS Kesehatan di Indonesia, serta reformasi yang diperlukan untuk BPJS. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia punya peran besar dalam menerapkan konsep welfare state dalam SJSN di bidang kesehatan dengan membentuk BPJS. Peran yang luas tersebut mulai dari perumusan, pengelolaan, hingga pertangungjawaban BPJS Kesehatan. Namun demikian, implementasi welfare state tersebut belum dimanfaatkan dengan baik oleh BPJS Kesehatan Negara perlu mereformasi BPJS Kesehatan.   Kata kunci: BPJS, defisit, welfare state Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/28 10.47776/alwasath.v1i1.28 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 1 - 12 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 1 - 12 2721-6160 2830-4705 10.47776/7c0dw853 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/28/15 Copyright (c) 2020 Roziqin Roziqin

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/29 2025-06-22T06:44:40Z alwasath:ART driver

PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA Kamaluddin, Mohammad Aniq The Role of Syari'ah Bank, Management of Money Waqf Waqf is known as a Muslim who has a finger shape that has an important role in the welfare of society. One form of endowment that has recently begun to be introduced in many parts of the Islamic world is the endowment of money. The practice of endowment of money that occurs in Islamic Countries uses the shari'ah bank as the manager of the endowment of that money. Likewise in Indonesia has issued a waqf law that allows waqf for movable objects consisting of money through Islamic financial institutions appointed by the Minister of Religion. The main problem in this research is the Role of the Sharia Bank in the Management of Money Waqf. In the publication of this journal, the author uses a library book, where the results of the literature review are taken from books, magazines, scientific works that are questioned with syariah banking and endowments, then the analysis writer uses descriptive analytic methods and content analysis. In this study, the authors found the role of Islamic banks is very necessary in the management of waqf money because the principle of waqf whose principal funds do not require much help the role of expert managers in this case the bank is the best alternative to manage social funds, has credibility and has associated with deposit insurance institutions .   Wakaf dikenal umat muslim sebagai bentuk amal jariyah yang memiliki  peran  penting  dalam  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu bentuk  wakaf  yang akhir-akhir  ini  mulai  banyak  diperkenalkan  di belahan dunia islam adalah wakaf uang. Praktik wakaf uang yang terjadi di Negara-Negara Islam menggunakan bank syari’ah sebagai pengelola wakaf uang tersebut. Begitupun di Indonesia telah lahir undang-undang wakaf yang memperbolehkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Bank Syari’ah  Dalam  Pengelolaan  Wakaf  Uang.  Dalam  penulisan  jurnal  ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan diambil dari buku-buku, majalah, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan perbankan syari’ah dan wakaf uang, kemudian penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian   ini   penulis   temukan   bahwa   peran   bank   syari’ah   sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang karena prinsip wakaf yang dana pokoknya tidak boleh berkurang sedikitpun membutuhkan peran pengelola yang ahli dalam hal ini bank menjadi alternatif terbaik untuk mengelola karena jaringan kantornya yang luas, memiliki pengalaman dalam mengelola dana sosial, memiliki kredibelitas serta telah berhubungan dengan lembaga penjamin simpanan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/29 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 35 - 46 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 35 - 46 2721-6160 2830-4705 10.47776/7c0dw853 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/29/17

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/30 2025-06-22T06:44:40Z alwasath:ART driver

PSIKATER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Alfarisi, Ikhsan Psychiatrist, Criminal Justice System Criminal law provides the requirement that said someone committing a crime must fulfill the element of action that is legally violated by law or has a normative nature against the law, in addition it is seen the causality of the criminal act with an element of error from within the perpetrator, meaning one's ability to be responsible. Here in lies the urgency of the existence of a psychiatrist in the criminal justice system in determining the degree of a person's ability to be responsible and the causality of actions with their mistakes. The purpose of this paper is to determine the role and position of psychiatrists in the criminal justice system. The research method in this paper uses literature research, with a juridical-normative approach meaning an approach based on legal rules as an abstract provision or in other words a method or procedure used to solve a problem by conducting research on secondary data . The results of the discussion showed the role of the psychiatrist as the legal agent of the law enforcement apparatus and in the criminal justice system as an expert in each stage of the examination in the criminal procedure law both in the investigation stage, additional examination in the prosecution and expert statement on the evidence at the trial. Ilmu hukum pidana memberikan persyaratan untuk dikatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan yang secara sah melanggar hukum atau mempunyai sifat melawan hukum secara normatif, selain itu dilihat kausalitas perbuatan pidananya dengan unsur kesalahan dari dalam diri pelaku, artinya kemampuan bertanggung-jawab seseorang. Disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan derajat kemampuan bertanggung-jawab seseorang dan hubungan kausalitas perbuatan dengan kesalahannya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui peran dan kedudukan psikiater dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan kajian pustaka (literature research), dengan pendekatan yuridis-normatif artinya suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum sebagai suatu ketentuan yang abstrak atau dengan kata lain suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan peran psikiater sebagai legal agent dari aparat penegak hukum dan dalam sistem peradilan pidana didudukkan sebagai ahli dalam setiap tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana baik dalam tahap pemeriksaan penyidikkan, pemeriksaan tambahan pada penuntutan dan keterangan ahli pada pembuktian di persidangan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/30 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 47 - 56 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 47 - 56 2721-6160 2830-4705 10.47776/7c0dw853 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/30/18

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/31 2025-06-22T06:44:40Z alwasath:ES driver

SIAPAKAH MANUSIA DALAM KONSTITUSI KITA? Prabowo, Rian Adhivira Manusia Konstitusi Zuchron mencoba pertanyaan tersebut dengan mengurai ontologis manusia melalui analisis Wujud dan Mahiyyah, Wujud Kharij dan Wujud Dzihni, dan Tasykik Al-Wujud, serta epistemologisnya yaitu melalui analisis Ma’qulat, Kulli Musyakkik, dan I’tibari. Pada pokoknya, analisis tersebut sebetulnya bermuara untuk menjawab satu pertanyaan, siapakah manusia itu dalam konstitusi. Dari situlah Zuchron berpendapat yang menurut saya menjadi bagian paling penting dalam buku ini: bahwa terdapat klasifikasi tentang manusia yang terdapat secara eksplisit dalam hukum yaitu antara lain konsep rakyat, warga negara, penduduk, orang, manusia, masyarakat, bangsa, dan umat, ditambah dengan manusia (dalam HAM). Klasifikasi tersebut menjadi penting karena mengandung muatan yang berbeda-beda. Zuchron mencotohkan, pada tingkat individu, seseorang bisa saja memiliki pluralitas atribut, namun sebagai warga negara, maka pluralitas atribut tersebut seharusnya memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Demikian pula dengan frasa “setiap orang” dalam Pasal 28A s.d. 28J UUD 1945 yang merupakan bab khusus mengenai HAM. Penyematan setiap orang tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penggunaan frasa “setiap warganegara”. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/31 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 57 - 60 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 1 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 57 - 60 2721-6160 2830-4705 10.47776/7c0dw853 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/31/19

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/57 2022-06-17T01:26:26Z alwasath:ART driver

VICE PRESIDENT'S POWER AND ROLE IN INDONESIAN GOVERNMENT POST AMENDMENT 1945 CONSTITUTION Roziqin, Roziqin Vice President, Indonesian Constitutional Law, Presidential System. Politicians are fighting over the position of Vice President. However, after becoming Vice President, they could not be active. The Vice President's role is only as a spare tire. Usually, he would only perform ceremonial acts. The exception was different when the Vice President was Mohammad Hata and Muhammad Jusuf Kalla. Therefore, this paper will question: What is the position of the President in the constitutional system? What is the position of the Vice President of Indonesia after the amendment of the 1945 Constitution? Furthermore, how is the role sharing between the President and Vice President of Indonesia? This research uses the library research method, using secondary data. This study uses qualitative data analysis methods in a prescriptive-analytical form. From the research, the writer found that the President is assisted by the Vice President and ministers in carrying out his duties. The President and the Vice President work in a team of a presidential institution. From time to time, the Indonesian Vice President's position has always been the same to assist the President. The Vice President will replace the President if the President is permanently unavailable or temporarily absent. With the Vice President's position who is directly elected by the people in a pair with the President, he/she is a partner, not subordinate to the President. Moreover, due to his/her capacity and support from his/her team, the Vice President must be empowered to benefit the nation and state. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/57 10.47776/alwasath.v1i2.57 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 61 - 78 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 61 - 78 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v1i2 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/57/37 Copyright (c) 2020 Roziqin Roziqin

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/58 2022-06-17T01:40:36Z alwasath:ART driver

PENGUATAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INDONESIA Rusydi, Muhammad Integrity, Anti-corruption, Partisipation dan Colaboration. Indonesia's infrastructure development has become the government's top priority. This is continuous with the efforts of economic growth that has continued to be driven for five years. One year of change of government recorded, Indonesia's Economic Growth grew about 4.73% in September 2015. The development of infrastructure that continues to be driven must be supported by a strong legal standing to accelerate development. At present there is a new regulation regarding the law on procurement of government goods and services, namely Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods and Services, but seeing the urgency and needs in the field, the existence of Presidential Regulation number 16 of 2018 needs to be replaced with the type of regulation more than just a Presidential Regulation. The substitution could have been changed, which was originally a Presidential Regulation into a Law on the procurement of Government Goods and Services. Legal Strengthening the procurement of Government Goods and Services will be a strong foundation to accelerate development which is one of the priorities of the Indonesian government. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/58 10.47776/alwasath.v1i2.58 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 79 - 86 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 79 - 86 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v1i2 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/58/38 Copyright (c) 2020 Muhammad Rusydi

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/59 2022-06-17T02:09:35Z alwasath:ART driver

KONSTITUSIONALITAS PESANTREN PASKA DISAHKANNYA UU 18 TAHUN 2019 Erfandi, Erfandi boarding school, Law 18 of 2019 on Islamic boarding schools The constitutionality of Islamic boarding schools in Indonesia is experiencing a very long dynamic. Starting from the historical aspect of the establishment of the Islamic boarding school, the function of the pesantren to allowing the pesantren to collaborate with the world abroad. The state seems to be absent from the existence of Islamic boarding schools, although pesantren is the first education that has distinctive characteristics compared to education outside Indonesia. However, to be different, the existence of Islamic boarding schools and the recognition of syahadah as pesantren certificates were increasingly recognized after the passage of Law 18 of 2019 on Islamic boarding schools was passed by the Parliament together with the government. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/59 10.47776/alwasath.v1i2.59 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 89 - 98 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 89 - 98 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v1i2 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/59/39 Copyright (c) 2020 Erfandi Erfandi

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/60 2022-06-17T02:28:04Z alwasath:ART driver

STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU: (Studi Kasus Pilgub DKI 2017) Anggraeni, Dewi Adrinoviarini, Adrinoviarini General Election DKI Jakarta, Hate speech, Social Media The political year is a fertile vehicle for disseminating news of hate speech, forms of intolerance, and false information (hoaxes) decorating the Indonesian social media universe. Election campaigns provide fertile ground for hate speech and incitement, especially on social media. This research aims to analyze and identify the prevalence of hate speech in the DKI Jakarta gubernatorial election by evaluating the regulations regarding hate speech on social media according to stakeholders and appropriate and effective strategies in preventing and taking action against hate speech violations in the Pilkada/Election. This type of research is descriptive qualitative, which portrays the phenomenon of the DKI Jakarta governor election in 2017, The data collection technique used was a focus group discussion by inviting several sources. The results of this study reveal that; Hate speech in 2017 on social media, especially Facebook, has increased in the momentum of the Pilkada. The ITE Law and SE / 06 / X / 2015 have been implemented by various stakeholders as an effort to prevent and prosecute hate speech offenders, although this has not been maximized due to the weak media literacy of Indonesian society itself. The case for the 2017 DKI Jakarta election as a prototype for the National Election. Therefore, election organizers need to pay special attention to monitoring social media during the election period. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/60 10.47776/alwasath.v1i2.60 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 99 - 116 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 99 - 116 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v1i2 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/60/40 Copyright (c) 2020 Dewi Anggraeni, Adrinoviarini Adrinoviarini

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/61 2022-06-17T02:26:18Z alwasath:ART driver

BAWASLU DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU Nugraha, Munandar Nugraha Bawaslu and Election Law Enforcement Election law enforcement is a necessity in an election that is democratic and has legal provisions. Election law enforcement agencies are the key to the implementation of democratic and fair elections. No matter how small the violations that occur, it is important to follow up, so that substantial democracy can be achieved and carried out. The reconceptualization of institutions authorized to enforce election law is important to be formulated in the revision of the Election Law. Activists and stakeholders who are concerned about electoral studies are obliged to provide contributions, ideas for the realization of elections and electoral justice in subsequent elections. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/61 10.47776/alwasath.v1i2.61 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 117 - 126 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 117 - 126 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v1i2 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/61/41 Copyright (c) 2020 Munandar Nugraha Nugraha

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/62 2022-04-30T01:35:10Z alwasath:ES driver

IDA BUDHIATI : PERJUANGAN PEREMPUAN KE PARLEMEN Setiawan, Fajar Suara Perempuan, Parlemen, Pasca-Reformasi Pengaturan kuota perempuan diparlemen mempunyai sejarah Panjang, dengan kata lain banyak dinamika mengenai perkembangan kuota perempuan untuk masuk ke parlemen dari rezim orde baru sampai dengan pasca reformasi mempunyai perbedaan pengaturan terkait dengan pengaturan yang mendorong perempuan masuk ke parlemen. Perempuan didorong untuk masuk ke parlemen melalui jalur pemilihan dimana penyelenggara pemilu memberikan syarat khsusu bagi peserta pemilu dalam memilih calon legislatifnya harus memenuhin kuota perempuan Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2020-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/62 10.47776/alwasath.v1i2.62 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 1 No. 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 127 - 129 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 1 No 2 (2020): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 127 - 129 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v1i2 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/62/42 Copyright (c) 2020 Rian Adhivira Adhivira Prabowo

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/127 2025-04-27T11:32:05Z alwasath:ART driver

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI Kusnadi, Sekaring Ayumeida Legal Protection, Personal Data, Privacy Rights Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi Everyone must have personal data. Personal data is something that is inherent in everyone. Personal data is something that is sensitive. Personal data is something that must be protected because it is the right of everyone's privacy. The right to privacy is a constitutional right of citizens which has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. A constitutional right is the obligation of a state towards its citizens. In Indonesia, there are currently many legal problems that misuse someone's personal data for personal gain. However, currently the handling of these legal issues has not been maximized due to the absence of norms in the legal protection of personal data. The purpose and focus of this research is to find out the essence of legal protection of personal data as a right of privacy and a form of legal protection of personal data as a right of privacy in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, through a conceptual approach. The result of this research is that the essence of legal protection of personal data as privacy rights is a constitutional right of citizens. Indonesia does not yet have laws and regulations that form the legal basis for the protection of personal data. Therefore, in the legal protection of personal data, Indonesia experiences a vacuum of norms so that it cannot optimally protect the personal data of citizens. Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus  dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui conseptual approach. Hasil dari penelitian ini adalah hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-04-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/127 10.47776/alwasath.v2i1.127 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 1 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 9 - 16 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy; 9 - 16 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/127/113 Copyright (c) 2021 Sekaring Ayumeida Kusnadi

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/134 2025-04-27T11:32:05Z alwasath:ART driver

HUKUM DAN MORAL: MENGULIK ULANG PERDEBATAN POSITIVISME HUKUM DAN TEORI HUKUM KODRAT H.L.A HART & LON F. FULLER Rusydi, Muhammad Legal Positivism, Natural Law Theory, H.L.A. Hart, Lon F. Fuller. ABSTRACT This paper explores the theoretical exchange between two influential legal thinkers, H.L.A. Hart and Lon F. Fuller. The first mentioned represent the school of legal positivism while the later known as the defender of natural law theory. This paper refers to their early works of Hart’s “Positivism and the Separation of Law and Morals” and Fuller’s “Positivism and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart” which both published in 1958. Keywords: Legal Positivism, Natural Law Theory, H.L.A. Hart, Lon F. Fuller.     ABSTRAK Tulisan ini mengulas kembali secara deskriptif pertukaran pendapat antara dua teoritikus hukum yang cukup berpengaruh dalam Ilmu Hukum: H.L.A. Hart dan Lon F. Fuller. Tokoh yang pertama merupakan salah satu pemikir dari madzhab positifisme hukum, sementara yang kedua lebih dekat kepada teori hukum alam atau hukum kodrat. Perdebatan antara keduanya dalam tulisan ini merujuk kepada dua teks awal perdebatan keduanya, yaitu “Positivism and the Separation of Law and Morals” dari Hart dan “Positivism and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart” dari Lon Fuller dimana keduanya terbit pada tahun yang sama, 1958. Kata Kunci: Postivisme Hukum, Teori Hukum Alam, H.L.A. Hart, Lon F. Fuller. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-04-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/134 10.47776/alwasath.v2i1.134 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 1 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 1 - 8 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy; 1 - 8 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/134/112 Copyright (c) 2021 Muhammad Rusydi

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/135 2025-04-27T11:32:05Z alwasath:ART driver

HAM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UUD 1945 Hsb, Mara Ongku HAM, 1945 Constitution, Freedom of Opinion Human rights are rights inherent in a person since birth that cannot be contested by anyone because it is a private property and guaranteed by the state  to protect every citizen, one of which is freedom of opinion orally or in writing, which is regulated in the Declaration. General Human Rights, in the 1945 Constitution. The purpose of this study is to determine human rights and freedom of opinion in the 1945 Constitution.  Research methods library research (literature study), in legal research the method of normative juridical approach or literature law research which means an approach based on legal rules as a provision and also the constitution. The results of this study indicate that the freedom of opinion in the 1945 Constitution regulated in law is the right to express opinions, express thoughts and to form an association (UUD 1945 article 28 E, F), Law No. 39 of 1999 about  human rights Articles 14, 23, 24, and 25. Law No. 9 of 1998 emphasizes that freedom of opinion is a fundamental right in life that is guaranteed and protected by the state. lately freedom of opinion is sometimes still reasonable for constructive criticism made by the community but often freedom of opinion experiences a narrowing of public space, both oral and written.  Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/135 10.47776/alwasath.v2i1.135 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 1 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 29 - 40 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy; 29 - 40 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/135/116 https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/135/117 Copyright (c) 2021 Mara Ongku Hsb

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/166 2025-04-27T11:32:05Z alwasath:ART driver

RULE OF LAW AND ITS EFFECT ON CHINESE ECONOMIC DEVELOPMENT Roziqin, Roziqin China rule of law economy China's economic growth during the Covid-19 pandemic was impressive because it did not fell into recession. China's government has become a role model for facing Covid-19 outbreaks. China is now the world's wealthiest country, if we see its Gross Domestic Product from Purchasing Power Parity (GDP-PPP). China's position as the number one globally is faster than Jacques's prediction in 2009 that it will happen in 2050. For China, which does not implement liberal democracy, the writer hypothesizes that the reasonable choice to develop the economy is state-driven development through the rule of law. At present, the rule of law has become a daily conversation of the Chinese people. However, there are still many outsiders who doubt China has and applies the rule of law. It happens because China implements the rule of law with Chinese characteristics. This research will study the rule of law with Chinese characteristics, China's effort to implement the rule of law, and the rule of law on China's economy. This study uses a qualitative descriptive approach to explain the rule of law with Chinese characteristics.  It will analyze the rule of law concept and its effect on China's economy. China applies the rule of law with Chinese characteristics based on Chinese traditions, which are heavily influenced by Confucius's teachings and prioritize obligations rather than rights. China has done many reforms action to implement the rule of law. The implementation of the rule of law in china makes China become a prosperous country now. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-04-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/166 10.47776/alwasath.v2i1.166 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 1 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 41 - 57 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy; 41 - 57 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i1 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/166/118 Copyright (c) 2021 Roziqin Roziqin

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/171 2025-04-27T11:32:05Z alwasath:ART driver

AGRESIFITAS SUPIR BIS KOTA YANG BERETNIS BATAK DAN TINGKAT KAPATUHAN BERLALU LINTAS alatas, maryam aggression, city bus driver, adherence, traffic. This study aims to see a picture of the aggression behavior of city bus drivers and to find out the things that trigger aggression behavior in city bus drivers and their correlation with legal compliance of city bus drivers in traffic. Data collection techniques in this study were interviews and observations. The research subjects in this study were city bus drivers aged 30-40 years who have worked as bus drivers for at least one year and are of Batak ethnicity. In addition to interviews with the subject, researchers also conducted interviews with the significant other which is the subject's kernet. The results showed that the subjects engaged in aggressive behavior both physically, verbally, actively, passively and directly or indirectly, which was triggered by several factors, namely, frustration, stress, deindividuation, power and obedience, provocation and air temperature. This is a factor in the low level of legal compliance of bus drivers in traffic.   Keywords: aggression, city bus driver, adherence, traffic. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran perilaku agresi supir bis kota dan mengetahui hal-hal yang memicu timbulnya perilaku agresi pada supir bis kota dan korelasinya terhadp kepatuhan hukum sopir bis kota dalam berlalu lintas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah supir bis kota berusia sekitar 30-40 tahun yang telah bekerja sebagai supir bis minimal satu tahun dan beretnis Batak. Selain wawancara dengan subjek, peneliti juga melakukan wawancara dengan significant other yang merupakan kernet subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek melakukan perilaku agresi baik secara fisik, verbal, aktif, pasif dan secara langsung maupun tidak langsung, yang dipicu oleh beberapa faktor yaitu, frustrasi, stres, deindividuasi, kekuasaan dan kepatuhan, provokasi dan suhu udara. Hal tersebut yang menjadi faktor rendahnya tingkat kepatuhan hukum sopir bis dalam berlalu lintas.    Kata Kunci : agresi, supir bis kota, kapatuhan, lalu lintas. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/171 10.47776/alwasath.v2i1.171 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 1 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 17 - 28 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy; 17 - 28 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/171/114 Copyright (c) 2021 maryam alatas

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/176 2025-04-27T11:32:05Z alwasath:ES driver

DASUN REMBANG: TENGGELAM DAN BANGKIT Said, Muhtar Dasun, Lasem, Rembang Desa Dasun merupakan desa yang mempunyai sejarah Panjang karena merupakan pintu masuk Kota Lasem, Rembang dari wilayah pesisir utara. Meskipun pernah meraih kejayaan karena menjadi pusat perekonomian pada zaman dahulu kemudian tenggelam oleh zaman. Namun seiring waktu Desa Dasun mulai menuju kebangkitan. Kata Kunci      : Dasun, Lasem, Rembang Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-04-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/176 10.47776/alwasath.v2i1.176 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 1 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 59 - 60 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy; 59 - 60 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i1 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/176/121 Copyright (c) 2021 Muhtar Said

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/180 2025-04-27T11:31:26Z alwasath:ART driver

ANALISIS KESESUAIAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA Gani Wardana, Allan Fatchan Regulations BUM Desa Pancasila Villages as legal entities have more authority to regulate and manage their territorial affairs autonomously, one of which is to form Village-Owned Enterprises (BUM Desa). BUMDesa is one of the important capitals for the village to realize community empowerment and must be managed with a spirit of kinship and mutual cooperation . The regulations regarding BUMdesa are scattered in various regulations. This research examines two things, first how BUMDesa is regulated in statutory regulations, second is whether the regulation regarding BUMDesa is in accordance with Pancasila values. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The results of the study concluded thatVillage BUM regulations are regulated in 3 (three) levels of statutory regulations (Laws, Government Regulations, and Ministerial Regulations). A very comprehensive arrangement is even regulated at the level of a Ministerial Regulation. Village BUM are pillars and milestones that can encourage village progress so that important things should be regulated at the level of Law, Second, Village BUM regulations in various regulations are normatively in accordance with Pancasila values, namely humanitarian, unity, populist principles. and justice has been used as the basis for the establishment, management, development, and utilization of the Village-Owned Enterprise (BUM Desa) business results.   Desa sebagai entitas hukum memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya secara otonom, salah satunya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUMDesa menjadi salah satu modal penting bagi desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Adapun pengaturan mengenai BUMdesa tersebar di berbagai regulasi. Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama bagaimana pengaturan BUMDesa dalam peraturan perundang-undangan, kedua apakah pengaturan mengenai BUMDesa sudah berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaturan BUM Desa  diatur dalam 3 (tiga) level peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri). Pengaturan yang sangat komprehensif justru diatur dalam level Peraturan Menteri. BUM Desa merupakan pilar dan tonggak yang dapat mendorong kemajuan desa sehingga hal-hal penting sudah seharusnya diatur dalam level Undang-Undang, Kedua, Pengaturan BUM Desa dalam berbagai regulasi secara normatif sudah berkesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yaitu sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sudah dijadikan sebagai landasan dalam pendirian, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil usaha BUM Desa. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-10-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/180 10.47776/alwasath.v2i2.180 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 2 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 61 - 76 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik; 61 - 76 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/180/200 Copyright (c) 2021 Allan Fatchan Gani Wardana

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/213 2025-04-27T11:31:26Z alwasath:ART driver

CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (3) UU NOMOR 42 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 Nugraha, Sigit Nurhadi breach of contract, fidusiary guarantee, verdict of constitution court breach of contract, fiduciary guarantee, verdict of constitution court Verdict of Constitution Court Number 18/PUU-XVII/2019 makes a new reinterpretation to “breach of contract” or “default” based on article 15 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fidusiary Guarantee (hereinafter referred to “UU Nomor 42 Tahun 1999”). Before the existence of this Constitution Court’s verdict, statement of “breach of contract” or “default”always be maked by creditor (as financing company) by his own opinion. This condition makes the creditor tend to act arbitrarily to the debtor which is in a weaker position. After the existence of constitution court’s verdict number 18/PUU-XVII/2019, “breach of contract” or “default” of the debtor must be determined based on the agreement between creditor dan debtor or it can be determined based on particular legal action, that’s by litigation procedure on court institution. This makes kreditor unable to to act arbitrarily anymore in determining of the debtor’s default. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran ulang pengertian “Cidera Janji” atau Wanprestasi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Nomor 42 Tahun 1999”). Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian “Cidera Janji” ditentukan secara sepihak oleh kreditur (Perusahaan Pembiayaan). Sehingga dengan kondisi ini menyebabkan kreditur cenderung bertindak sewenang-wenang dalam terhadap debitur yang berada pada posisi yang lebih lemah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, pengertian “Cidera Janji” atau Wanprestasi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar suatu upaya hukum tertentu, yaitu melalui putusan pengadilan. Dengan kondisi ini kreditur tidak bisa sewenang-wenang menentukan debitur telah “Cidera Janji” atau Wanprestasi. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/213 10.47776/alwasath.v2i2.213 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 2 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 77 - 92 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik; 77 - 92 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/213/202 Copyright (c) 2021 Sigit Nurhadi Nugraha

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/253 2025-04-27T11:31:26Z alwasath:ART driver

PERUBAHAN NON-FORMAL KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA-REFORMASI BERDASARKAN PEMIKIRAN FAJRUL FALAAKH Aldiansyah, Aldiansyah Informal, Reformation, Constitution, Fajrul Falaakh Informal Reformation Constitution Fajrul Falaakh The constituent changes in Post-Reformation Indonesia are very interesting to discuss ranging from formal amendment changes and non-formal changes that change without changing the text of the constitution in question. Also happens informally (informal change informal amendment), namely changes to the contituents without changing the text of the contitution concerned or changes outside the text of the contitution”. Formal amendments (formal changes) are only one way to change the constitution. Changes can also occur non-formally (informal changes, informal amendments), namely changes to the constitution without changing the text in question or changes "outside the text of the constitution" (buiten de grodwet). Constitutional norms can change when further regulated in law by the legislature, or determined by a judge to determine the law of a case he is trying. Fajrul Falaakh contributed research results in his book "Growth and Constitutional Models", to describe the occurrence of non-formal changes to the constitution in the normative realm as well as in an empirical perspective, so as to obtain wider benefits.  The lack of synchronization in the constitutional legal system or regime certainly has an impact on the constitutional system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially on the fields contained in the constitution that undergo non-formal changes.  From the review of the results of FF's research, it was identified that it would be useful as a legislative review by legislators, judicial review by the Constitutional Court, changes in the behavior of the political elite and society to the politics of changing the constitution. Perubahan-perubahan Konstiusi yang ada di Indonesia Pasca-Reformasi menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas mulai dari perubahan Amandemen secara formal dan perubahan nonformal  yang perubahannya tanpa mengubah naskah konstitusi yang bersangkutan. Amandemen secara formal (formal amendment) hanyalah salah satu cara mengubah konstiusi. Perubahan dapat pula terjadi secara nonformal (informal change, informal amendment), yaitu perubahan konstitusi tanpa mengubah naskah konstitusi yang bersangkutan atau perubahan “di luar naskah konstitusi” (buiten de grodwet). Norma-norma konstitusi dapat berubah ketika diatur lebih lanjut dalam undang-undang oleh legislatif, atau ditafsirkan oleh hakim untuk menentukan hukum bagi suatu perkara yang diadilinya. FF menyumbang hasil penelitian dalam bukunya “Pertumbuhan dan Model Konstitusi”, untuk mendeskripsikan terjadinya perubahan nonformal konstitusi dalam ranah normatif juga dalam perspektif empirik, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih luas. Ketidak sinkronan dalam sistem atau rezim hukum konstitusi tentu berdampak pada sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945, khususnya terhadap bidang-bidang yang termuat dalam konstitusi yang mengalami perubahan nonformal. Dari bedah hasil penelitian FF, teridentifikasi akan bermanfaat sebagai bahan legislative review oleh pembentuk legislasi, judicial review oleh MK,  perubahan perilaku elite politik dan masyarakat hingga bagi politik perubahan konstitusi. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-10-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/253 10.47776/alwasath.v2i2.253 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 2 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 93 -102 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik; 93 -102 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/253/203 Copyright (c) 2021 Aldiansyah Aldiansyah

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/264 2025-04-27T11:31:26Z alwasath:ART driver

LEGALITAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA : STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 Muhammad Bastari Mauludi Mauludi, Muhammad Bastari Ellections, BAWASLU, Konstitutions Pemilihan Umum, BAWASLU, Konstitusi In 2020, the Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XVII/2019 regarding the Legality of the Regency/City Election Oversight Body. The Constitutional Court's decision gave rise to overlaps between the Election Law and the Regional Head Election Law. so that the problems that arise are related to the legality of the Regency/City Bawaslu before and after the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XVII/2019. This study uses a qualitative method (library research) combined with empirical research methods by extracting information from the opinion of informants about the Legality of Regency/City Bawaslu. And the results of the research are the Changes in the Nomenclature of Regency/City Bawaslu as a monitoring agency for the implementation of elections that are permanent and independent according to those stated in Law Number 7 of 2017. And do not use the local election Law as the basis for establishing Regency/City Bawaslu. Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengenai Legalitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dari putusan MK tersebut memunculkan tumpah tindih antara Undang-Undang Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. sehingga permasalahan yang muncul adalah terkait dengan legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dikombinasikan metode penelitian empiris dengan menggali informasi dari pandapat informan tentang Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan hasil penelitiannya adalah Perubahan Nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu yang bersifat tetap (permanen) dan mandiri disesuaikan dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tidak menggunakan UU Pilkada sebagai dasar dalam pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-10-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/264 10.47776/alwasath.v2i2.264 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 2 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 103 - 110 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik; 103 - 110 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/264/204 Copyright (c) 2021 Muhammad Bastari Mauludi

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/271 2025-04-27T11:31:26Z alwasath:ART driver

PERMASALAHAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA Herlambang, Unu Putra Tenggang waktu, Pihak ketiga, Tata Usaha Negara Tenggang waktu dalam peradilan Tata Usaha Negara menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tenggang waktu menjadi hal yang sangat penting karena dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara persoalan tenggang waktu pengajuan seakan menjadi hal yang sering terabaikan sehingga bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu beberapa ketentuan dan regulasi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga dalam perkara tata usaha negara diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/271 10.47776/alwasath.v2i2.271 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 2 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 111 - 122 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik; 111 - 122 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/271/205 Copyright (c) 2021 Unu Putra Herlambang

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/273 2025-04-27T11:31:26Z alwasath:ES driver

MATINYA DEMOKRASI Nurhidayat, Nurhidayat Demokrasi, Politik, Pluralisme. Identity politics does not only exist in Indonesia, even in the United States, identity politics has existed and developed much earlier than in Indonesia. Talking about identity politics, of course, cannot be separated from the interests of groups which are represented as public views. The scheme created by the group changed in such a way that it could not be separated from the goal of mass mobilization. Therefore, the narrative of identity politics is closely attached and becomes the ultimate weapon for groups that have an interest in profiting from it. Politics is an ideal way for people to express their aspirations and demands for change as well as a means of realizing a social order in the life of the state. Politik Identitas tidak hanya ada di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat politik identitas telah ada dan berkembang jauh lebih dulu daripada di Indonesia. Berbicara politik identitas sudah menjadi barang tentu tidak dapat lepas dari kepentingan kelompok yang direpresentasikan sebagia pandangan publik. Skema yang diciptakan oleh kelompok tersebut berubah sedemikian rupa hingga tidak lepas dari tujuan untuk melakukan mobilisasi massa. Oleh karena itu narasi politik identitas melekat erat dan menjadi senjata pamungkas bagi kelompok-kelopok yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Politik merupakan sebuah jalan yang sangat ideal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan perubahan serta sarana mewujudkan suatu tatan sosial dalam kehidupan bernegara. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/273 10.47776/alwasath.v2i2.273 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 2 No. 2 (2021): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 123 - 124 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 2 No 2 (2021): Pandemi, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik; 123 - 124 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v2i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/273/206 Copyright (c) 2021 Nurhidayat Nurhidayat

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/295 2025-04-27T11:31:49Z alwasath:ART driver

EXCEPTIONS TO LEGALISM BY THE FIGURE OF THE-POLITICAL: A RANCIÈRIAN PHILOSOPHICAL EXTRAPOLATION EXCEPTIONS TO LEGALISM BY THE FIGURE OF THE-POLITICAL: A RANCIÈRIAN PHILOSOPHICAL EXTRAPOLATION Rasyid, Muhammad Maulana Hasnan Jacques Rancière, Subject, Equality, Law Jacques Rancière, Subjek, Kesetaraan, Hukum This paper analyzes the legal cases, namely Plessy v. Ferguson (1896) and Brown v. Board of Education of Topeka (1954), with the Rancièrian philosophical approach. Those two cases were chosen because it contains controversial legal facts, namely the issue of racial segregation. The court's decision on Brown v. Board of Education of Topeka (1954) has been an important milestone because it does not follow the precedent in Brady v. Ferguson (1896) that has legitimized racial segregation applied publicly through legal policies. This paper concludes that the subject of the political which carries equality as a axiom of politics can not only emerge from outside the police, it can also emerge from within the mechanism the police itself through the figures of the emancipated judges in the court.   Tulisan ini mengulas kasus hukum yang pernah terjadi dan telah diputus oleh pengadilan di Amerika Serikat yakni Plessy v. Ferguson (1896) dan Brown v. Board of Education of Topeka (1954) dengan pendekatan filosofis Rancièrian. Kedua kasus tersebut dipilih karena berisikan fakta hukum yang kontroversial, yakni isu segregasi rasial. Putusan dalam Brown v. Board of Education of Topeka (1954) telah menjadi tonggak sejarah penting karena tidak mengikuti preseden dalam Plessy v. Ferguson (1896) yang telah melegitimasi segregasi rasial yang diterapkan secara publik lewat kebijakan hukum. Tulisan ini berkesimpulan bahwa, melalui pendekatan filosofis Rancièrian, subjek yang-politis yang mengusung kesetaraan sebagai aksioma politik tidak melulu dapat muncul dari luar polisi, melainkan juga dapat muncul dari dalam mekanisme polisi sendiri melalui figur para hakim dalam pengadilan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022-04-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/295 10.47776/alwasath.v3i1.295 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 1 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 43 - 58 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum; 43 - 58 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/295/243

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/329 2025-04-27T11:31:49Z alwasath:ART driver

EXTENSION OF THE PRESIDENTIAL TERM AND EFFORTS TO STRENGTHEN THE POST-COVID 19 PARLIAMENTARY SYSTEM EXTENSION OF THE PRESIDENTIAL TERM AND EFFORTS TO STRENGTHEN THE POST-COVID 19 PARLIAMENTARY SYSTEM MH, Erfandi Presidential Term UUD 1945 Parliament Masa Jabatan Presiden UUD 1945 parlemen Extention of the term of office of the President and/or Vice President is considered unconstitutional. Because it is contrary to the original intent and spirit of the 1945 Constitution. However, legal political efforts can be made constitutionally to extend the term of office of the President and/or Vice President through legal changes to the constitution. In addition, it is also necessary to strengthen the parliament in order to create a balance of power between the legislature and the executive in order to achieve democratization in the future state administration Perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap inkonstitusional. Karena memang bertentangan dengan original intent dan semangat dalam UUD 1945.  Namun demikian, upaya-upaya politik hukum dapat dilakukan secara konstitusional untuk dapat memperpanjang masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui perubahan yang legal terhadap konstitusi. Selain itu juga diperlukan upaya penguatan parlemen agar tercipta keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif demi tercapainya demokratisasi dalam ketatanegaraan mendatang Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022-04-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/329 10.47776/alwasath.v3i1.329 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 1 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 59 - 68 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum; 59 - 68 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/329/244 Copyright (c) 2022 Erfandi MH

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/330 2025-04-27T11:31:49Z alwasath:ART driver

ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT LAW AT THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY (BPJS) LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN) Muaziz, Muhamad Hasan Investment, Social Security, Cut Loss Investasi Jaminan Sosial Cut Loss The social security program as mandated by the Indonesia Constitution is the basic responsibility of the government in terms of providing social protection to its people, with the hope that the Indonesian people will be able to achieve a prosperous life. The goal to be achieved by the government with the establishment of a social security system is to provide certainty of social protection and welfare for all people. The research method used in this research is normative juridical which makes the rule of law a norm. The results obtained from this study are that the financial investment system at BPJS Ketenagakerjaan is based on Rule Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body which in general there are three sources of investment in BPJS Ketenagakerjaan, which is a separated state asset. and not divided into shares, the result of the transfer of assets of the State-Owned Enterprises that organize social security programs, the results of the development of BPJS assets. And until now BPJS Ketenagakerjaan also does not have a clear legal instrument to make the basis for making cut loss policies for corporate actions on shares, so so far the management of BPJS Ketenagakerjaan has never taken cut loss actions. Program jaminan sosial sebagai amanat dari UUD 1945 menjadi tanggung jawab dasar bagi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya, dengan harapan masyarakat Indonesia mampu meraih kehidupan yang sejahtera. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan pembentukan sistem jaminan sosial yaitu untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menjadikan aturan-aturan hukum sebagai suatu norma. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sistem investasi keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang secara garis besar terdapat tiga sumber investasi pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak  terbagi atas saham, hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial, hasil pengembangan aset BPJS. Serta hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga belum memiliki instrumen hukum yang jelas untuk menjadikan dasar dalam pengambilan kebijakan cut loss terhadap aksi korporasi pada saham, sehingga sejauh ini manajemen BPJS Ketenagakerjaan belum pernah melakukan aksi cut loss. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/330 10.47776/alwasath.v3i1.330 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 1 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 13 - 26 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum; 13 - 26 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/330/240 Copyright (c) 2022 Muhamad Hasan Muaziz

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/334 2025-04-27T11:30:36Z alwasath:ART driver

Sanksi Adat Pertarungan Di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Hsb, Mara Ongku adat pertunangan sanksi The role of custom in society becomes an unwritten law, customary law is usually considered as law that arises from the community because it originates from habit, apart from that customary law is also considered  (living law) but if the reality is carefully examined then from the point of view of customary law will be known. which living customary law can be observed from everyday behavior, which living customary law can be observed from everyday behavior. This research method is qualitative to explore experiences and the opinion of key informants about the customary sanction of engagement in Huta Pasir village, Simangambat sub district, North Padang Lawas district. Research study approach field using observation and interviews. The results of the research in the village of Huta Pasir, Simangambat district  customary sanctions are considered as laws that apply in the community and are followed by other communities, one of which is about the customary sanctions of engagement, the sanction is that if both parties violate the customary promise, they both pay the loss of one another. twice as much as bolina , a kind of dowry given by men to women.  Peran adat dalam masyarakat menjadi suatu hukum yang tidak tertulis, hukum adat biasanya dianggap sebagai hukum yang timbul dari masyarakat oleh karena bersumber pada kebiasaan, selain dari itu hukum adat dianggap pula sebagai hukum yang hidup (living law), akan tetapi kalau kenyataannya ditelaah dengan seksama maka dari sudut hukum adat akan dikenal. hukum adat yang hidup hal mana dapat diamati dari perilaku sehari-hari, hukum adat yang hidup hal mana dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Metode  penelitian ini ialah kualitatif untuk menggali pengalamandan pandapat para informan kunci tentang Sanksi adat pertunangan  di desa Huta Pasir kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara.  Penelitian ini menggunakan pendekatan studi penelitian lapangan (field research)  dengan menggunakan observasi dan interview. Hasil penelitian desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat sanksi  adat dianggap sebagai hukum yang berlaku ditengah masyarakat dan diikuti oleh masyarakat lainnya salah satunya ialah tentang sanksi adat pertunangan, sanksinya adalah apabila antara kedua belah pihak ada yang melanggar janji adat tersebut, maka sama-sama membayar kerugian satu kali lipat dari bolina (tuor) semacam mahar yag diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan.   Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-11-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/334 10.47776/alwasath.v4i2.334 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 2 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 109 - 123 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi; 109 - 123 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/334/433 Copyright (c) 2023 Mara Ongku Hsb

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/335 2025-04-27T11:31:49Z alwasath:ART driver

ANALYSIS OF ASSESSMENT OF CHILD-FRIENDLY SCHOOL POLICY AT THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT STAGE ANALYSIS OF ASSESSMENT OF CHILD-FRIENDLY SCHOOL POLICY AT THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT STAGE Lutfa, Asna sra policy assesment sra kebijakan asesemen Determination of Child Friendly Schools (SRA) is organized through two stages. They are the preparation and planning stages and the establishment and development stages. Based on the Child Friendly School Guidelines, at the establishment and development stage, six components were verified, one of them was the SRA policy component. According to the author, the process of determining the SRA is dynamic, so it is not enough if only the verification process is carried out. In order for the assessment of the components of the SRA policy at the establishment and development stage to obtain accountable results, the assessment must be based on values. Assessment methods that can be carried out include verification methods, analytical rubric measurements, surveys, written tests, written essays, oral questions and answers, oral or written comments, homework, self/peer assessment methods, portfolios, simulations, demonstrations, and observation method. Penetapan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada suatu sekolah dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pembentukan dan pengembangan. Berdasarkan Panduan Sekolah Ramah Anak, pada tahap pembentukan dan pengembangan dilakukan verifikasi terhadap enam komponen, salah satunya adalah komponen kebijakan SRA. Menurut penulis, proses penetapan SRA bersifat dinamis, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan proses verifikasi saja. Agar asesmen komponen kebijakan SRA pada tahap pembentukan dan pengembangan dapat diperoleh hasil yang akuntabel, maka asesmen yang dilakukan harus berbasis nilai. Metode-metode asesmen yang dapat dilakukan antara lain metode verifikasi, pengukuran dengan rubrik analitik, survei, tes tertulis, esai tertulis, tanya jawab lisan, komentar lisan atau tertulis, pekerjaan rumah, metode self/peer assessment, portofolio, simulasi, demonstrasi, dan metode observasi Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/335 10.47776/alwasath.v3i1.335 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 1 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 27 - 42 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum; 27 - 42 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/335/242 Copyright (c) 2022 Asna Lutfa

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/336 2025-04-27T11:31:49Z alwasath:ART driver

THE USE OF UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) IN INDONESIA LEGAL SYSTEM KEDUDUKAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (UDHR) DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Sinombor, Sonya Hellen UDHR Human Right Indonesian legal system DUHAM Hak Asasi Manusia Kedudukan Hukum This paper analyzed the use of the Universal Declaration of Human Rights in Indonesia legal system. The research conducted through examining UDHR within Indonesian legal documents such as act (undang-undang), parliament decree (Tap MPR), and the decision of Constitutional Courts. This paper found that UDHR is being used in various ways. In some practice, it is stipulated in the considerans/preamble, contained in the article, in the explanatory section, and or as the attachment of the act/decree. In the Constitutional Court decision, the UDHR is used at least in two ways: as the backbone of the argument or as the supplement of the argument. This paper concluded that while the use of UDHR in Indonesia legal system may vary, but it at least signify the existence of the UDHR which should no longer be considered as “soft law”. Tulisan ini menganalisis kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam hukum di Indonesia. Untuk kepentingan analisis, tulisan ini mengeksplorasi pencantuman UDHR dalam Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis menemukan terdapat sejumlah variasi penggunaan UDHR. Dalam Tap MPR dan Undang-Undang, UDHR tercantum dalam bagian menimbang, pasal dalam batang tubuh, penjelasan, dan/atau sebagai lampiran. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pertimbangan yang memuat argumentasi tentang UDHR dapat dibagi dalam dua bagian: sebagai pokok tulang punggung argumen maupun sebagai argumen pendukung. Sebagai simpulan, meskpun terdapat ragam pencantuman UDHR dalam dokumen hukum di Indonesia, namun praktik yang demikian memperlihatkan pentingnya UDHR sebagai instrumen hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022-04-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/336 10.47776/alwasath.v3i1.336 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 1 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 1-12 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum; 1-12 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/336/235 Copyright (c) 2022 Sonya Hellen Sinombor

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/348 2025-04-27T11:31:49Z alwasath:ES driver

THE DOCTRINE OF UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL AMENDMENTS Herlambang, Unu Putra Constitutional Law Amendment Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/348 10.47776/alwasath.v3i1.348 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 1 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 69 78 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 1 (2022): Humanisme dalam Penegakan Hukum; 69 78 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/348/247 Copyright (c) 2022 Unu Putra Herlambang

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/374 2025-04-27T11:31:11Z alwasath:ART driver

DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN Rini, Yuliani Catur The decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 has an impact on the fulfillment of the basic rights and constitutional rights of citizens, especially in terms of marriage. The logical consequence of the Constitutional Court's decision is that there is a change in the norms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which reaches the age limit for marriage. Article 7 of Law no. 1 of 1974 stipulates that the minimum age for marriage for men is 19 years and for women 16 years. The regulation was amended through Law no. 16 of 2019 which stipulates the minimum age for marriage for men and women who will marry is at least 19 years old. Changes in the minimum age for marriage have an impact on dispensation for marriage. The existence of a "marriage dispensation" whose authority is given to religious court judges is a double-edged sword which sometimes becomes a challenge in preventing early marriage Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berdampak pemenuhan hak-hak dasar dan hak-hak konstitusional warga negara terutama dalam hal perkawinan. Konsekuensi logis dari putusan MK tersebut maka ada perubahan norma terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun.             Berubahnya batas minimal usia kawin memberi dampak terhadap dispensasi kawin. Adanya “dispensasi kawin” yang kewenangannya diberikan kepada hakim pengadilan agama menjadi dua mata pisau yang terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan pernikahan dini. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-03-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/374 10.47776/alwasath.v3i2.374 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 2 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 79-92 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan; 79-92 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/374/338 Copyright (c) 2022 Yuliani Catur Rini

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/544 2025-04-27T11:31:11Z alwasath:ART driver

KRIMINALISASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN KELUARGA OLEH EMPIRISME PIHAK KETIGA DI BUKITTINGGI Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy Hak atas kesehatan, anak berkebutuhan khusus, hukum keluarga, pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, pihak ketiga Keluarga terkadang tidak memahami kondisi anak anaknya terlahir sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Kondisi Kesehatan mental atas dua anak usia 7 dan 8 tahun di Kota Bukittinggi ini baru ketahuan terganggu Kesehatan mental ketika kedua anak ini bersama keluarga mendapatkan masalah oleh pihak ketiga dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pihak ketiga. Setelah dilakukan beberapa tes psikologi oleh Psikolog ternyata kedua anak ini mengalami kesehatan mental atau berkebutuhan khusus terganggu sejak lahir. Pada kenyataannya kedua anak berkebutuhan khusus ini bersama keluarganya oleh pihak ketiga dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) anak dieksploitasi demi kepentingan pihak ketiga dengan mempidanakan anggota keluarga oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan hak atas hukum bagi anak berkebutuhan khusus dengan keluarganya dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak serta merta menjadi tanggung jawab orang tua,  tapi lingkungan serta pemerintah harus dapat digerakkan dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dan keluarganya dalam persoalan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sifat penelitian secara spesifikasi adalah deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data   melalui studi kepustakaan, wawancara keluarga, anak berkebutuhan khusus. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarganya harus diwujudkan melalui program kegiatan khusus tentang perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya berupa perlindungan hukum dari krimininalisasi demi kepentingan kelompok, golongan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak ketiga pada keluarga dari anak berkebutuhan khusus ini. Peranan pemerintah dalam mewujudkan program pelayanan hukum anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga pada masalah anak berkebutuhan khusus  dan keluarga ini tidak akan mewujudkan hak hak dan harmonisasi kehidupan anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Pihak ketiga hanya memanfaatkan anak berkebutuhan khusus dan keluarga demi propaganda kepentingan kelompok dan golongan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-03-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/544 10.47776/alwasath.v3i2.544 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 2 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 113-126 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan; 113-126 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/544/340 Copyright (c) 2022 Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, dkk

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/602 2025-04-27T11:31:11Z alwasath:ART driver

ENGLISH FOR LAW: ANALYSIS OF ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS FOR SPECIAL PURPOSE AT THE FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF NAHDLATUL ULAMA INDONESIA Anindhyta, Chyta needs analysis, ESP, English teaching materials, faculty of law Need analysis ESP English Teaching Materials Faculty of Law analisis kebutuhan ESP Bahan Ajar Bahasa Inngir Fakultas Hukum The fast flow of globalization that is currently being hit by Indonesia cannot be avoided. This brought a change in the development of English for Specific Purposes. Responding to these conditions, this research was conducted to find out an analysis of the needs of ESP in the Faculty of Law, which will continue with what kind of material is needed, especially for law students, as well as ESP supporting modules and media. This research focuses on the perspective of undergraduate students at the Faculty of Law. This research is focused on Law Faculty students at a university in DKI Jakarta, Indonesia using a mixed research design (mix method). Data were obtained from several techniques, namely interviews, documentation and questionnaires. Based on the interview data, it was found that the expected material for ESP at the Faculty of Law was communication skills, especially speaking and writing to prepare themselves to serve their clients later. In addition, the existence of modules and media on grammatical discussions and pronunciation exercises that are less interesting needs to be followed up with the development of supporting modules and media so that learning activities can be packaged in a more active and interesting way. From some of the explanations above, it is necessary to develop teaching materials, modules and supporting media for the Faculty of Law. Kencangnya arus globalisasi yang saat ini dilanda Indonesia tidak bisa dihindari. Hal ini membawa perubahan dalam perkembangan dari English for Specific Purpose. Menanggapi kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis kebutuhan ESP di fakultas Hukum, dimana nantinya akan berkesinambungan dengan materi seperti apa yang di butuhkan khususnya pada mahasiswa hukum, serta modul maupun media penunjang ESP. penelitian ini fokus pada sudut pandang mahasiswa S1 di Fakultas Hukum. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas di DKI Jakarta, Indonesia dengan menggunakan desain penelitian campuran (mix method). Data diperoleh dari beberapa teknik, yaitu wawancara, dokumentasi maupun angket. Berdasarkan data wawancara ditemukan bahwa materi yang diharapkan untuk ESP di Fakultas Hukum adalah keterampilan komunikasi khususnya berbicara dan menulis untuk mempersiapkan diri dalam melayani klien mereka nantinya. Selain itu, adanya modul maupun media pada bahasan tata bahasa dan latihan pengucapan yang kurang menarik perlu ditindak-lanjui dengan adanya pengembangan modul maupun media penunjang agar kegiatan pembelajaran dapat dikemas secara lebih aktif dan menarik. Dari beberapa pemaparan di atas,  pengembangan bahan ajar, modul maupun media pendukung untuk Fakultas Hukum perlu dilakukan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-03-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/602 10.47776/alwasath.v3i2.602 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 2 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 127-138 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan; 127-138 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/602/341 Copyright (c) 2022 Septi Rahmawati, dkk

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/603 2025-04-27T11:30:52Z alwasath:ART driver

Penerapan Pasal Makar 106 KUHP JO 55 Ayat (1) KUHP Perkara Alexander Worlaka HAMZAH PUTRA, MUHAMMAD SENANATHA PURUSADHIKARA RMS Judgement Treason Makar Putusan The Republic of South Maluku is an organization that is prohibited by the Civil Emergency Decree concerning the Activities of the Maluku Sovereignty Front Organization of the Republic of South Maluku, which discusses the existence of the Republic of South Maluku when the State of Indonesia was originally formed, and to this day according to law and statutory provisions, the Republic of South Maluku is an organization that is prohibited because its purpose is treason in the sense of wanting to separate itself from the Unitary State of the Republic of Indonesia. Decision Number 69/Pid.B/2021/PN Drh proves that there are still individuals who are trying to gather power to proclaim the Republic of South Maluku as a state. The author will discuss the analysis of evidence and the application of Article 106 of the Criminal Code Jo 55 paragraph (1) of the Criminal Code in the case of the crime of treason against. Republik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan, yang di dalamnya membicarakan tentang eksistensi negara Republik Maluku Selatan  pada saat Negara Indonesia terbentuk pada mulanya, dan sampai hari ini menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Republik Maluku Selatan itu adalah organisasi yang dilarang karena tujuannya adalah makar dalam pengertian ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu yang berusaha menggalang kekuatan untuk memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara. Penulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/603 10.47776/alwasath.v4i1.603 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 1 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 1-14 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber; 1-14 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/603/391 Copyright (c) 2023 Muhammad Senanatha Purusadhika Hamzah Putra

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/609 2025-04-27T11:31:11Z alwasath:ART driver

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI INDIVIDUAL Nirwana, Muhammad Alfaruq Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan suatu hal yang bersifat sensitif. Data pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna merupakan hak privasi bagi setiap orang. Hak privasi merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional juga merupakan kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi,pada  saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara.   Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-03-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/609 10.47776/alwasath.v3i2.609 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 2 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 93-104 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan; 93-104 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/609/339 Copyright (c) 2022 Muhammad Alfaruq Nirwana

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/613 2025-04-27T11:31:11Z alwasath:ART driver

KEABSAHAN PERJANJIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA Sari, Ikka Puspita Keabsahan, Perjanjan, E-Commerce. ABSTRACT   Transaction Media, which is more commonly referred to as E-Commerce, can be understood as a type of buying and selling transaction or trading of goods or services through electronic media. In this electronic contract agreement is an agreement of the parties that is carried out through an electronic system. From the background above, the formulation of the research problem is How the Legitimacy of Electronic Contract Agreements in E-Commerce Transactions Viewed from Civil Law. This study uses a normative research method, namely studying problems by processing data obtained from laws and regulations in accordance with existing rules and norms or norms as a basis for research. Articles 5 and 6 of the ITE Law state that electronic information, documents and signatures can be used as evidence in e-commerce transactions that are considered valid as long as the information can be checked, downloaded, displayed, guaranteed and accountable. This article is emphasized by the explanation of article 5 of Law Number 19 of 2016.   Keywords: Legitimacy, Agreement, E-Commerce           ABSTRAK   Media Transaksi yang dering kali di sebut dengan E-Commerce dapat dipahami sebagai suatu jenis transaksi jual beli atau perdagangan baik barang atau jasa melalui media elektronik. Dalam perjanjian kontrak elektronik  ini merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana, mengkaji masalah dengan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tandatangan secara elektronik dapat sebagai bukti di dalam bertransaksi ecommerce dianggap sah selama informasi tersebut dapat dicek, diunduh, ditampilkan, dijamin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal tersebut dipertegas dengan penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.   Kata kunci: Keabsahan, Perjanjan, E-Commerce. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-03-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/613 10.47776/alwasath.v3i2.613 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 2 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 105-112 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan; 105-112 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/613/342 Copyright (c) 2022 Ikka Puspita Sari

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/616 2025-04-27T11:31:11Z alwasath:ES driver

Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Ermansyah, Edho Rizky Hukum Administrasi Negara, trias politica Asas-Asas Hukum Administrasi Negara merupakan hal dasar yang harus dipelajari oleh para mahasiswa hukum. Dan dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Administrasi Negara karya Muhtar Said isinya memang menyajikan hal itu. Tetapi ada beberapa kekuarangan terhadap buku ini karena tidak lebih lanjut membahas Mengenai hal-hal kekininan dan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Padahal kedua hal tersebut penting untuk ditulis supaya mahasiswa langsung bisa menerapkan teori yang dipejari. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-03-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/616 10.47776/alwasath.v3i2.616 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 3 No. 2 (2022): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 3 No 2 (2022): Akses terhadap Keadilan 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v3i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/616/343 Copyright (c) 2023 edho rizky ermansyah

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/638 2025-04-27T11:30:52Z alwasath:ART driver

Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Arifin, Setya Indra reconstruction, material unlawfulness of criminal law, National Criminal Code The long process of legislation of the Indonesian National Criminal Code has been completed since Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code (National Criminal Code) was ratified and promulgated. Public criticism before National Criminal Code was ratified (when it was still in draft form) towards the existence of regulations related to the living law in society as regulated in Article 2 of the National Criminal Code, did not change anything to the regulation except for the addition of one paragraph which was originally two to three. The existence of this regulation in National Criminal Code shows the development of the legality principle that has been known in criminal law in Indonesia, namely a formal legality principle, which has developed into a material legality principle. The unlawful nature of criminal acts that originally existed as long as they were regulated in statutory rules, has now developed into not only based on written statutory rules, but also based on living law in society. By using the normative legal research method, this paper aims to demonstrate the existence of these developments while at the same time offering a reconstruction of the existing legal regulation by first examining whether the existence of the aforementioned articles is in accordance with the normative principles in the legal system in Indonesia. In fact, referring to the Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006, the provisions of Article 2 of the National Criminal Code are no longer appropriate to defend as they are. Regulatory reconstruction efforts are needed, which in this study shows that the material unlawful nature of criminal acts needed in Indonesia now and in the future is not against material unlawful nature in its positive function, but rather in its negative function, so that the regulation of Article 2 The National Criminal Code needs to be amended and corrected immediately Proses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) disahkan dan diundangkan. Kritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan (pada saat masih dalam bentuk rancangan) terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, tidak mengubah apapun terhadap pengaturan dimaksud kecuali adanya penambahan satu ayat yang semula dua menjadi tiga. Keberadaan pengaturan tersebut dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perkembangan asas legalitas yang selama ini dikenal dalam hukum pidana di Indonesia, yakni asas legalitas yang sifatnya formil, berkembang menjadi asas legalitas yang juga materiil. Sifat melawan hukum perbuatan pidana yang semula ada sepanjang diatur dalam aturan undang-undang, kini berkembang menjadi tidak semata berdasarkan aturan undang-undang tertulis, namun juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini hendak menunjukkan adanya perkembangan dimaksud sekaligus menawarkan sebuah rekonstruksi terhadap pengaturan hukum yang ada dengan terlebih dahulu mengkaji apakah keberadaan pasal dimaksud telah sesuai dengan kaidah normatif dalam sistem hukum di Indonesia. Faktanya jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional tidak lagi layak dipertahankan apa adanya.  Diperlukan upaya rekonstruksi pengaturan, yang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum materiil yang dibutuhkan di Indonesia saat ini dan yang akan datang bukanlah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, namun lebih kepada sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, sehingga pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional perlu diubah dan dikoreksi dengan segera. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/638 10.47776/alwasath.v4i1.638 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 1 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 29-42 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber; 29-42 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/638/393 Copyright (c) 2023 Setya Indra Arifin

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/654 2025-04-27T11:30:52Z alwasath:ART driver

Apakah Sarjana Hukum Bisa Digantikan Dengan Teknologi Kecerdasan Artifisial? Marwan, awaludin Kecerdasan Artifisial; Sarjana Hukum; Algoritma Artikel ini mendiskusikan tentang kemungkinan kecerdasan artifisial menggantikan peran sarjana hukum dalam lingkup institusi, korporasi dan komunitas. Apa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh sarjana hukum? Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kasus, artikel ini disusun dengan melihat perkembangan regulasi dan teknologi digital. Munculnya banyak humanoid robot, seperti Sophia, dan pada saat bersamaan semakin populernya ChatGPT semakin mengukuhkan peluang penggunaan kecerdasan artifisial dalam membantu memecahkan persoalan hukum masyarakat. Pada saat yang sama, aspek skema hukum mulai dari perizinan, pelindungan data pribadi, keamanan siber sampai kepatuhan yang lain perlu dirumuskan dengan hati-hati. Beberapa persoalan hukum di luar negeri bisa menjadi contoh bagaimana menyelesaikan masalah litigasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/654 10.47776/alwasath.v4i1.654 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 1 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 15-28 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber; 15-28 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/654/390 Copyright (c) 2023 Awaludin Marwan

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/660 2025-04-27T11:30:52Z alwasath:ART driver

Mediation Decision of State Administration Disputes, Elections in Bekasi City in The 2019 Elections at John Rawls' Theory Of Justice Perspective Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls Hastuti, Novita Ulya Ellections Political Parties Mediation Pemilihan Umum, Partai, Mediasi This study aims to determine the fulfillment of the principle of justice in the implementation of mediation by the Bawaslu of Bekasi City over election state administrative disputes (Sengketa Tata Usaha Negara) in the 2019 elections, which involved the PAN Party and the PPP Party with the Election Commission of Bekasi City. The principle of justice is one of the six principles of elections and one of the eleven principles of election administration as stipulated in Articles 2 and 3 of Law Number 7 of 2017. However, the operationalization of the fairness principles in the mediation procedure as part of the election dispute resolution system has not yet been translated into operational techniques in Bawaslu regulations. The researchers believe that the four parameters of justice, as stated by John Rawls, namely equal liberty, equal opportunity, and equal distribution, can be used as a reference for operationalizing the principles and principles of fairness. By examining the Dispute Resolution Report and mediation Decision documents issued by the Bekasi City Election Supervisory Body for the case using a legal philosophy approach, the researcher found that the implementation of mediation for the settlement of election state administrative disputes between the PAN Party and the PPP Party with the Bekasi City Election Commission was carried out by the Bekasi City Election Supervisory Body fulfilled the four parameters of justice as stated by John Rawls, namely equal liberty, equal opportunity, equal opportunity, and equal distribution. Based on the results of this study, the researcher recommends that Bawaslu improve the Bawaslu Regulations regarding election process dispute resolution by including these three parameters of justice in the mediation process. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterpenuhan asas keadilan dalam pelaksanaan mediasi oleh Bawaslu Kota Bekasi atas sengketa tata usaha negara pemilu pada Pemilu tahun 2019 yang melibatkan antara Partai PAN dan Partai PPP dengan KPU Kota Bekasi. Asas Keadilan merupakan salah satu dari enam asas pemilu dan salah satu dari sebelas prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun demikian, bagaimana operasionalisasi asas dan prinsip adil dalam mediasi pada proses penyelesaian sengketa pemilu masih belum diterjemahkan secara teknis operasional dalam peraturan teknis Bawaslu. Peneliti meyakini bahwa empat parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni equal liberty, equal opptortunity dan equal distribution dapat dijadikan acuan untuk mengoperasionalisasikan asas dan prinsip adil tersebut. Dengan mengkaji dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa dan Putusan mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bekasi atas kasus tersebut menggunakan pendekatan filsafat hukum, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu antara Partai PAN dan Partai PPP dengan KPU Kota Bekasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi memenuhi tiga parameter keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni equal liberty, equal opptortunity, equal opportunity dan equal distribution. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar Bawaslu memperbaiki PerBawaslu tentang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan memasukkan ketiga parameter keadilan tersebut dalam proses penyelenggaraan mediasi. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/660 10.47776/alwasath.v4i1.660 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 1 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 43-54 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber; 43-54 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/660/392 Copyright (c) 2023 Novita Ulya Hastuti

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/661 2025-04-27T11:30:52Z alwasath:ART driver

Settlement of Simultaneous General Election Results Disputes in the Perspective of Justice Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan Nugraha, Sigit Nurhadi Election Dispute Justice Constitutional Court Pemilihan Umum Sengketa Keadilan Mahkamah Konstitusi The Constitutional Court has the authority to resolve disputes over the results of general elections and local elections. Trial process of election and local election result disputes is based on formal aspects which aim to fulfill formal legal certainty, but sometimes formal legal certainty overrides aspects of justice, for example by not examining lawsuit if they do not meet the formal requirements (fail at the dismissal stage) so that attention is needed so that formal procedures are carried out in the Constitutional Court guarantees material / substantial justice. This paper uses a type of doctrinal normative research. The author concludes that justice can be achieved by fulfilling formal and material truths. So far, the Constitutional Court in resolving disputes over election results has prioritized formal truth by enforcing rules that are formal in nature, but formal truth does not necessarily reflect material truth. Even though the Constitutional Court upholds formal law, it is hoped that it will also uphold material law by not imposing a dismissal procedure , or even though there is, a dismissal procedure is applied after examining evidence. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemeriksaaan sengketa hasil pemilu dan pilkada mendasarkan pada aspek formil yang bertujuan untuk terpenuhinya kepastian hukum secara formil namun terkadang kepastian hukum secara formil mengesampingkan aspek keadilan antara lain dengan permohonan tidak diperiksa apabila tidak memenuhi syarat formil (gugur ditahap dismissal) sehingga diperlukan perhatian agar prosedur formil beracara di Mahkamah Konstitusi menjamin keadilan materiil  / substansial. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif doktrinal. Penulis berkesimpulan bahwa keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil. Selama ini Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselesihan hasil pemilu mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan aturan yang bersifat namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya. Meskipun Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum formil diharapkan juga menegakkan hukum materiil dengan cara tidak memberlakukan dismissal procedure, atau meskipun ada tapi dismisal procedure diterapkan setelah memeriksa pembuktian. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/661 10.47776/alwasath.v4i1.661 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 1 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 55-66 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber; 55-66 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/661/394 Copyright (c) 2023 Sigit Nurhadi Nugraha

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/668 2025-04-27T11:30:52Z alwasath:ES driver

Tatanegara Madjapahit Said, Muhtar Hukum Madjapahit Yamin Dalam pengetahuan hukum hidup (Wyaharacastra) membagi aparat penegak hukum menjadi beberapa nama, yakni  Hakim yang dikenal dengan “Adhyaksa”, sedangkan Juris (ahli) ilmu hukum hindu dimaknai sebagai Pragwiwaka. Sedangkan hukum yang ada dan diterapkan disebut dengan Decadrasta yakni kebiasaaan dalam suatu daerah. Penamaan pemanam ini merupakan penamaa dalam struktur hukum yang ada di kerajaan Majapahit pada waktu itu. Menariknya dalam sistem hukum yang diberlakukan di Kerajaan Majapahit atau kerajaan sebelumnya seperti Sriwijaya, sumpah menjadi hukum tertinggi dalam rantai penerapan hukum di Kerajaan Majapahit. Dalam hal ini, Yamin menuliskan mengenai kesaktian sumpah kesetiaan menjadi kunci utama dalam ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam kerajaan – kerajaan pada masa lampau. Sumpah kesetiaan kepada kerajaan menjadi tumpuan utama bahkan dicantumkan dalam sebuah prasasti kerajaan tersebut. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-05-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/668 10.47776/alwasath.v4i1.668 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 1 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 67-70 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber; 67-70 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/668/395 Copyright (c) 2023 Muhtar Said

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/671 2025-04-27T11:30:36Z alwasath:ART driver

Proses Terbentuknya Asas Praduga Terhadap Politik Dinasti Suatu Negara Ismail, Alferin Salsabilla this article discusses the phenomenon of dynastic politics in Indonesia and its impact.By using this type of literature study research or literature studyBy using this type of literature study research or literature study.Dynastic politics is political power that is exercised by a handful/group of people who have family ties either by blood or marriage. Dynastic politics is political power that is exercised by a handful/group of people who have family ties either by blood or marriage. The results of this study indicate that the proliferation of dynastic politics in a country is due to network strength, financial strength, the role of political parties and there are no laws and regulations governing dynastic politicsThe results of this study indicate that the proliferation of dynastic politics in a country is due to network strength, financial strength, the role of political parties and there are no laws and regulations governing dynastic politics.The impact that arises from dynastic politics is that law enforcement does not work, or stutters when political interests collide or the cases it handles come into direct contact with the political forces in power, besides that it closes opportunities for people who are reliable and qualified cadres, and the function of controlling power is weakened and does not work effectively so that there is a possibility of deviations of power such as corruption, collusion and nepotism.The impact that arises from dynastic politics is that law enforcement does not work, or stutters when political interests collide or the cases it handles come into direct contact with the political forces in power, besides that it closes opportunities for people who are reliable and qualified cadres, and the function of controlling power is weakened and does not work effectively so that there is a possibility of deviations of power such as corruption, collusion and nepotism.   Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-11-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/671 10.47776/alwasath.v4i2.671 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 2 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 101 - 108 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi; 101 - 108 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/671/432 Copyright (c) 2023 Alferin Salsabilla Ismail

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/687 2025-04-27T11:30:12Z alwasath:ART driver

Keberlakuan Peraturan Pemerintah Yang Belum Ada Peraturan Pelaksanaannya Ismail, Alferin Salsabilla Az Zahra, Qaisya Pratiwi Nurcahyan, Eka Nurul Anisa, Adelia Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksana, Keberlakuan. Regarding the PP delegating detailed rules into its implementing regulations, it indicates that the PP and its implementing regulations become one unit that makes the law clear and enforceable. It is possible that the implementation regulations have not yet been enforced to affect the validity of Government regulations, but they could affect the effectiveness of a PP’s work. This paper aims to discuss the applicability of Goverment regulation for which implementing regulations do not yet exist or cannot yet apply. There are a number of Goverment regulation whose implementing regulations were not enforced immediately, raising the question: how are these PP’s enforced and what are the implications, whether they will affect their effectiveness or not. This study uses the method of literature study or documentary study to conclude that PP’s whose implementing regulations have not been enforced do not hinder the enforcement of the Goverment regulation , but may affect the technical performance of these Goverment regulation. Perihal PP yang mendelegasikan aturan rinci ke dalam peraturan pelaksanaannya memberikan indikasi bahwa PP dengan peraturan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan yang membuat hukum menjadi jelas dan dapat dilaksanakan. Belum berlakunya peraturan pelaksana tersebut mungkinkah mempengaruhi keberlakuan PP, namun bisa saja mempengaruhi keefektivitasan kerja suatu PP. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mendiskusikan keberlakuan PP yang peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum dapat berlaku. Ada beberapa PP yang keberlakuan peraturan pelaksanaannya tidak segera diberlakukan, sehingga menimbulkan pertanyaan: bagaimana keberlakuan PP tersebut dan bagaimana implikasinya, apakah akan mempengaruhi keefektivitasannya atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau studi dokumenter menyimpulkan bahwa PP yang peraturan pelaksanaannya belum diberlakukan, tidak menghalangi keberlakuan PP tersebut, namun bisa saja mempengaruhi teknis kinerja PP tersebut. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/687 10.47776/alwasath.v5i1.687 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 55-64 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 55-64 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/687/547 Copyright (c) 2024 Qaisya Az Zahra, Alferin Salsabilla Ismail, Eka Pratiwi Nurcahyani, Adelia Nurul Anisa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/712 2025-04-27T11:30:36Z alwasath:ART driver

Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Masyhud, Ahmad otoritas jasa keuangan perintah tertulis otoritatif sebagai institusi pemerintah OJK dibentuk atas amanah dari Undang-undang Bank Indonesia, kemudian dilaksanakn oleh Undang-undang Nomoe 21 Tahun 2011, dimana tugas pokok dan fungsi OJK melakukan pengawasan pada sistem keuangan yang menjadi satu kesatuan. kemudian dalam rangka melaksanakan tugas OJK memiliki pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB.  Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-11-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/712 10.47776/alwasath.v4i2.712 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 2 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 77 - 90 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi; 77 - 90 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/712/430 Copyright (c) 2023 Ahmad Masyhud

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/741 2025-04-27T11:30:36Z alwasath:ART driver

Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amal, Bakhrul - Syarat Materiil Amandemen, Amandemen Undang-undang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara formal dan non-formal dilakukannya amandemen 1945. Selain itu penilitan ini juga berupaya meninjau dari sisi politik hukum untuk mengetahui situasi dan kondisi seperti apa yang membuat amandemen itu dapat dilakukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perubahan undang-undang pada awalnya dapat diubah dengan metode referendum sebagai mana disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Selanjutnya aturan tersebut dicabut dan diubah dengan Pasal 37 UUD NRI 1945. Selain dengan metode tadi UUD 1945 dapat berubah karena adanya dua peristiwa, yakni peristiwa politis dan etis. Peristiwa politis terjadi ketika adanya perubahan UUD 1945 menjadi UUD RIS dan kemudian menjadi UUD Sementara. Sebelum akhirnya, atas dasar etis, diterbitkan Dekrit yang mengubah UUD Sementara menjadi UUD 1945 kembali. Peristiwa etis selanjutnya adalah ketika terjadi perubahan UUD 1945 hingga empat kali pasca reformasi 1998. Dua peristiwa ini adalah syarat materiil di dalam perubahan UUD 1945. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-11-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/741 10.47776/alwasath.v4i2.741 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 2 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 67 - 76 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi; 67 - 76 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/741/429 Copyright (c) 2023 Bakhrul Amal, Mohamad Ihsan

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/767 2025-04-27T11:30:36Z alwasath:ART driver

Bestuursdwang Sebagai Upaya Pencegahan Preventif Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Said, Muhtar Bestuursdwang Ethics Ellections Supervision Bestuursdwang Etik Pemilu Pengawasan Bestuurdwang merupakan tindakan reparatoir yang bisa dijadikan alat untuk mencegah adanya pelanggaran professional dalam penyelenggaraan pemilu. Profesional dalam menjalan tugas dan fungsi sebagai penyelanggara pemilu adalah menaati asas yang sudah ditentukan. Tujuan penulisan ini untuk untuk memberikan gambaran terkait pentingnya tindakan reparatoir dalam mencegah adanya kesalahan dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode normatif, dimana sumber preimernya adalah undang-undang dan sumber skundernya adalah kepustakaan. Salah satu pelanggaran kode etik yakni penyelenggaran pemilu tidak melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional. Artikel ini akan menganalisis penerapan bestuursdwang terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah sebagai upaya pencegahan pelanggaran etik. Ada problem yuridis dalam mekanisme seperti ini. Meskipun demikian penyelenggara pemilu tingkat pusat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah supaya tidak melakukan pelanngaran kode etik Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-11-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/767 10.47776/alwasath.v4i2.767 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 4 No. 2 (2023): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 91 - 100 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi; 91 - 100 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v4i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/767/431 Copyright (c) 2023 Muhtar Said

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/768 2025-04-27T11:30:12Z alwasath:ART driver

Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Dalam Sengketa Pertanahan Ditinjau Dari Unsur KTUN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DALAM SENGKETA PERTANAHAN DITINJAU DARI UNSUR KTUN (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.SMD) Amus, Mico Kurnia Kotijah, Siti Paselle, Ennos Keywords: KTUN Elements in Indonesian Law, Land Dispute Case Study Balikpapan, Legal Consequences and Dispute Settlemen KTUN Elements in Indonesian Law, Land Dispute Case Study Balikpapan, Legal Consequences and Dispute Settlemen The article discusses the elements of KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) based on the Indonesian Law No. 5 of 1986 and Law No. 9 of 2004. KTUN is a written decision issued by a government agency or official that contains legal actions based on applicable laws and regulations, is concrete, individual, and final, and has legal consequences for individuals or legal entities. The article also presents a case study of a land dispute in Balikpapan, Indonesia, where the plaintiff filed a lawsuit under the Law No. 5 of 1986 to declare the disputed KTUN invalid. The defendant, the Head of the Balikpapan Land Office, issued a building permit that overlapped with the plaintiff's land ownership. The court ruled in favor of the plaintiff, declaring the defendant's building permit null and void and ordering the defendant to revoke it. The court's decision met all the elements of KTUN, including a written decision, issued by a government agency, based on applicable laws and regulations, concrete, individual, and final, and with legal consequences for the parties involved. The article emphasizes the importance of understanding the elements of KTUN, maintaining legal certainty, following applicable laws and regulations, respecting court decisions, and submitting lawsuits appropriately. The article concludes that the court's decision in the Balikpapan land dispute case is an example of how element of KTUN can facilitate the settlement of disputes and ensure legal certainty.   ABSTRAK Artikel ini membahas tentang unsur-unsur KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau pejabat pemerintah yang memuat perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan perundang-undangan, bersifat konkrit, individual, dan final, serta mempunyai akibat hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum. Artikel tersebut juga memaparkan studi kasus sengketa pertanahan di Balikpapan, Indonesia, dimana penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menyatakan KTUN yang disengketakan tidak sah. Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan, menerbitkan izin mendirikan bangunan yang tumpang tindih dengan kepemilikan tanah penggugat. Pengadilan memenangkan penggugat, menyatakan izin mendirikan bangunan milik tergugat batal demi hukum dan memerintahkan tergugat untuk mencabutnya. Putusan pengadilan memenuhi seluruh unsur KTUN, termasuk putusan tertulis, dikeluarkan oleh instansi pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konkrit, individual, dan final, serta mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Pasal tersebut menekankan pentingnya memahami unsur KTUN, menjaga kepastian hukum, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati putusan pengadilan, dan mengajukan gugatan secara wajar. Pasal tersebut menyimpulkan bahwa putusan pengadilan dalam kasus sengketa tanah Balikpapan merupakan contoh bagaimana unsur KTUN dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dan menjamin kepastian hukum. Kata kunci: Unsur KTUN dalam Hukum Indonesia, Studi Kasus Sengketa Tanah Balikpapan, Akibat Hukum dan Penyelesaian Sengketa Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/768 10.47776/alwasath.v5i1.768 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 41-54 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 41-54 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/768/546 Copyright (c) 2024 Mico Kurnia Amus, Siti Kotijah, Ennos Paselle http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/842 2025-04-27T11:30:12Z alwasath:ART driver

Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Kontrak E-Commerce PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI KONTRAK E-COMMERCE Yulia, Yulia E-Commerce, Aspek Kontrak, Perlindungan Hukum Konsumen Penelitian ini mendalami hubungan yang rumit antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam konteks transaksi E-commerce di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat industri E-commerce, landasan hukum yang mengatur perjanjian digital dan perlindungan konsumen menjadi semakin kompleks. Melibatkan perspektif hukum domestik Indonesia dan kerangka hukum internasional, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif terhadap dampak dan implikasi hukum yang mungkin timbul dalam transaksi E-commerce. Latar belakang penelitian mencakup dinamika transformatif E-commerce dan kompleksitas aspek kontrak di dalamnya. Analisis mendalam tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip hukum kontrak, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi fokus utama. Hasil penelitian diharapkan dapat membawa kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan perlindungan konsumen dan penegakan hukum dalam transaksi E-commerce di Indonesia. Penelitian ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika hukum dalam transaksi daring, sekaligus diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem E-commerce yang terus berkembang. Penelitian ini mendalami hubungan yang rumit antara aspek kontrak dan perlindungan hukum konsumen dalam konteks transaksi E-commerce di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat industri E-commerce, landasan hukum yang mengatur perjanjian digital dan perlindungan konsumen menjadi semakin kompleks. Melibatkan perspektif hukum domestik Indonesia dan kerangka hukum internasional, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif terhadap dampak dan implikasi hukum yang mungkin timbul dalam transaksi E-commerce. Latar belakang penelitian mencakup dinamika transformatif E-commerce dan kompleksitas aspek kontrak di dalamnya. Analisis mendalam tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip hukum kontrak, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi fokus utama. Hasil penelitian diharapkan dapat membawa kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan perlindungan konsumen dan penegakan hukum dalam transaksi E-commerce di Indonesia. Penelitian ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika hukum dalam transaksi daring, sekaligus diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem E-commerce yang terus berkembang. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/842 10.47776/alwasath.v5i1.842 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 27-40 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 27-40 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/842/545 Copyright (c) 2024 Yulia, Arina Novia Sebubakar http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1004 2025-04-27T11:30:12Z alwasath:ART driver

Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu Nirwana, Muhammad Alfaruq Aturan Hukum, Keberpihakan Presiden, Pemilu     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum keberpihakan presiden dalam pemilu. Selain itu penilitan ini juga berupaya meninjau sejauh mana keikutsertaan presiden dalam penyelenggaraan pemilu terutama di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye. Secara umum, UU Pemilu memberikan rambu-rambu bagi presiden untuk berkampanye, tetapi beleid itu tidak menjelaskan semua hal secara rinci. Jika presiden berkampanye, maka akan banyak komplikasi hukumnya, karena UU Pemilu tidak mengatur detail. Posisi presiden dalam soal kepemiluan bisa merujuk UU Administrasi Pemerintahan yang memandatkan presiden tidak boleh melakukan tindakan atau menerbitkan keputusan yang tujuannya bukan untuk kepentingan negara, misalnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian, UU 28/1999 jelas melarang penyelenggara negara negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1004 10.47776/alwasath.v5i1.1004 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 1-10 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 1-10 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i1 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1004/524 Copyright (c) 2024 Muhammad Alfaruq Nirwana

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1032 2025-10-12T16:24:23Z alwasath:ART driver

Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria: Studi Kasus Pertanahan Kota Depok ABUSE OF POWER DALAM KONTESTASI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 Achmad Syahril Romdhani Muhammad Hasan Muaziz Achmad Syahril Romdhani Juridical Analysis, Agrarian Conflict in Depok City, Agrarian Reform Juridical review related to the analysis of Agrarian conflict in Depok City needs to be analyzed more deeply to later be able to find out the causes of Agrarian Conflict in Depok City. This research method uses a normative legal research approach that analyzes the law first, followed by exploring secondary data obtained from journals. and books which are of course related to the Agrarian Conflict and use tertiary data sourced from reliable news reports. The results of this research show that Agrarian Conflict is an obstacle in realizing Agrarian Reform which aims to reduce inequality in control and ownership of land in Depok City, therefore to realize Agrarian Reform what must be resolved first is Agrarian Conflict so that inequality in control of land is truly eliminated. and the realization of better structuring of the structure of control, ownership, use and utilization of land that is more equitable for the prosperity of the people. Abuse of power merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi, kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi, apabila tidak merugikan keuangan negara seperti karena kebijakan publik hal itu dianggap sebagai kesalahan administratif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali abuse of the power dalam pemilu tahun 2024 Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka  (library research)  dengan penelusuran dari berbagai sumber seperti berita dan media. Hasil penelitian abuse of power  dalam pemlilu presiden tahun 2024 adalah ketidak netralan oknum ASN, Presiden, nepotisme paslon Prabowo-Gibran menggunakan lembaga kepresiden, ketidaktepatan saluran bansos terindikasi kampanye terselubung oleh presiden.   Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-07-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1032 10.47776/alwasath/xv3cg736 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 39 - 48 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 39 - 48 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath/mhcyww09 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1032/638 Copyright (c) 2025 Mara Ongku Hsb http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1139 2025-10-02T21:01:57Z alwasath:ART driver

Penegakan Aturan Hukum Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi PENEGAKAN ATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Gunawan, Tri Deri Unu Herlambang Hukum Pidana Pengulangan Korupsi Hukuman mati Law Enforcement, Corruption, Recidivism, Criminal Law, Anti-Corruption Law Corruption is a crucial issue, where repeat offenses (recidivism) reflect the weak deterrent effect of the current punishment system. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against repeat offenders of corruption and to review the possibility of applying the death penalty in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law. The study uses a normative juridical approach, with data collection techniques through literature study. The analysis was conducted using the theory of law enforcement systems and the theory of punishment to assess the extent to which the legal system is capable of creating certainty, justice, and legal benefits in the context of eradicating corruption. The results of the study show that although legal provisions have provided room for the imposition of maximum penalties, their implementation is still weak and has not touched on cases of repetition that are classified as serious. Therefore, political courage and consistency in law enforcement are needed in order to achieve the objectives of the law optimally.   Penelitian ini dilatarbelakangi banyak dan tingginya kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia semakin tidak terkendali dan merajalela. Saat kasus timah yang merugikan keuangan negara yang semula 271 triliun menjadi 300 triliun sangat mengejutkan rakyat miskin Indonesia. Mengenai aturan korupsi di Indonesia, sebenarnya pelaku korupsi mendapatkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang tertuang di dalam UU Tipikor. Sebagian masyarakat meyakini penerapan aturan tersebut, memiliki efek jera dan Indonesia merdeka dari korupsi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem penegakan hukum dan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1139 10.47776/alwasath.v5i2.1139 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 107 - 112 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 107 - 112 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1139/706 Copyright (c) 2024 Tri Deri Gunawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1371 2025-04-27T11:30:12Z alwasath:ART driver

Dinamika Implementasi Perikatan dalam Transaksi E-commerce di Era Digital Dinamika Implementasi Perikatan dalam Transaksi E-commerce di Era Digital Laras Makmur, Kartini Ilham, Nur E-Commerce, Jual Beli, Perikatan Di era digital saat ini, transaksi jual-beli lewat e-commerce telah menimbulkan dinamika dalam implementasi hukum perikatan. Artikel ini mengulas dinamika tersebut yang berupa aspek hukum dalam transaksi e-commerce serta aspek perikatan dan implementasinya baik dalam transaksi yang dilakukan di Indonesia maupun antarnegara. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini adalah deskriptif analitis dengan memanfaatkan bahan pustaka. Dengan analisis ini, temuan dalam artikel ini diharapkan bisa berkontribusi pada upaya memahami dinamika implementasi hukum perikatan dalam transaksi e-commerce di era digital ini. Studi ini menyimpulkan bahwa di Indonesia tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce karena pada dasarnya sama dengan transaksi konvensional dengan pembeda pemanfaatan sistem elektronik. Karenanya, implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. Perikatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce pun tidak berbeda dengan perikatan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Di era digital saat ini, transaksi jual-beli lewat e-commerce telah menimbulkan dinamika dalam implementasi hukum perikatan. Artikel ini mengulas dinamika tersebut yang berupa aspek hukum dalam transaksi e-commerce serta aspek perikatan dan implementasinya baik dalam transaksi yang dilakukan di Indonesia maupun antarnegara. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini adalah deskriptif analitis dengan memanfaatkan bahan pustaka. Dengan analisis ini, temuan dalam artikel ini diharapkan bisa berkontribusi pada upaya memahami dinamika implementasi hukum perikatan dalam transaksi e-commerce di era digital ini. Studi ini menyimpulkan bahwa di Indonesia tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur transaksi e-commerce karena pada dasarnya sama dengan transaksi konvensional dengan pembeda pemanfaatan sistem elektronik. Karenanya, implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. Perikatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce pun tidak berbeda dengan perikatan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1371 10.47776/alwasath.v5i1.1371 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 11-26 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 11-26 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1371/544 Copyright (c) 2024 Kartini Laras Makmur, Nur Ilham http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1408 2025-04-27T11:30:12Z alwasath:ES driver

Integritas Penyelenggara Pemilu Integritas Penyelenggara Pemilu Muaziz, Muhamad Hasan Muaziz, Muhamad Hasan Integritas, Etik, Pemilihan Umum Integritas, Etik, Pemilihan Umum Buku dengan judul “Integritas Penyelenggara Pemilu” ini membahas tentang bagaimana menjadi penyelenggara pemilu yang tidak hanya mahir dalam pelaksanaan administrasi kepemiluan saja melainkan juga melekat di dalam dirinya nilai-nilai etika sehingga mampu menciptakan pemilu yang berintegritas. Bahwa perlu menjadi pemahaman bersama, jika demokrasi berintegritas lahir dari sistem dan penyelenggara pemilu yang berintegritas juga, tentu hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar pemilu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastrian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut menjadi penting, mengingat negara Indonesia menganut paham demokrasi Dimana salah satu komponen utamanya adalah adanya keterlibatan Masyarakat (rakyat) dalam proses pemilihan umum. Buku dengan judul “Integritas Penyelenggara Pemilu” ini membahas tentang bagaimana menjadi penyelenggara pemilu yang tidak hanya mahir dalam pelaksanaan administrasi kepemiluan saja melainkan juga melekat di dalam dirinya nilai-nilai etika sehingga mampu menciptakan pemilu yang berintegritas. Bahwa perlu menjadi pemahaman bersama, jika demokrasi berintegritas lahir dari sistem dan penyelenggara pemilu yang berintegritas juga, tentu hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar pemilu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastrian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal tersebut menjadi penting, mengingat negara Indonesia menganut paham demokrasi Dimana salah satu komponen utamanya adalah adanya keterlibatan Masyarakat (rakyat) dalam proses pemilihan umum. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2023-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1408 10.47776/alwasath.v5i1.1408 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 65-66 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 65-66 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i1 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1408/548 Copyright (c) 2024 Muhamad Hasan Muaziz http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1493 2025-10-02T21:01:56Z alwasath:ART driver

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Maesaroh, Siti Maesaroh, Siti Perceraian Perlindungan Hukum Hak Anak Perceraian, Perlindungan Hukum, Hak Anak The results of this research are to find out what form of protection the law provides for children's rights after divorce, namely through preventive and repressive actions to provides confirmation to parents not to neglect their duties and obligations in fulfilling children's rights. If this right is not fulfilled properly and appropriately, the courts and competent legal institutions can impose sanctions and revoke parental rights for their negligence. In revoking parental rights, the child's obligations to the parents remain and do not change so that the parents are still obliged to fulfill them until the child grows up. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang terhadap hak anak pasca perceraian yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif guna memberikan penegasan kepada orangtua agar tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. Apabila hak ini tidak terpenuhi secara baik dan sebagai mestinya, pengadilan dan lembaga hukum yang berwenang dapat memberikan sanksi dan melakukan pencabutan hak asuh oleh orang tua atas kelalaian mereka. Dalam pencabutan hak asuh, kewajiban anak terhadap orangtua masih tetap dan tidak berubah sehingga orangtua masih berkewajiban memenuhinya hingga anak beranjak dewasa.  Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1493 10.47776/alwasath.v5i2.1493 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 67-78 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 67-78 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1493/603 Copyright (c) 2024 Siti Maesaroh http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1513 2025-10-02T21:01:57Z alwasath:ART driver

Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3t dilihat dari implementasi kebijakan Nurliani, Nurliani Minan, Ahsanul Said, Muhtar 3T, Kesenjangan dan Peran Pemerintah. Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Meskipun mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, kesenjangan dalam implementasinya terlihat jelas dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan perekonomian. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan kenyataan (das sein) di Sebatik Utara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sebatik Utara, khususnya di bidang infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi. Kesimpulannya merekomendasikan perbaikan kebijakan agar peraturan lebih selaras dengan implementasinya, dengan fokus yang lebih kuat pada pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan, dan ketahanan pangan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1513 10.47776/alwasath.v5i2.1513 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 79-94 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 79-94 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1513/582 Copyright (c) 2024 Nurliani Marwis http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1521 2025-10-02T21:01:57Z alwasath:ART driver

Asas Konsensus Dalam Pernikahan Beda Agama di Indonesia The The Principle Of Consensus In Interfaith Marriage In Indonesia Harahap, Maisaroh Hukum, Pernikahan Beda Agama, Asas Konsensus Pernikahan beda agama merupakan isu yang masih menjadi polemik di Indonesia. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun perdebatan tentang pelaksanaannya masih terus berlangsung. Salah satu prinsip penting dalam pernikahan adalah asas konsensus atau kerelaan dari kedua mempelai. Abstrak ini mengkaji bagaimana asas konsensus diterapkan dalam pernikahan beda agama di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Pembahasan mencakup analisis terhadap ketentuan hukum positif Indonesia terkait pernikahan beda agama, serta perspektif dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, abstrak ini juga mengkaji praktik pelaksanaan pernikahan beda agama di lapangan dan tantangan yang dihadapi pasangan dalam proses tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan asas konsensus dalam pernikahan beda agama di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi solusi dan rekomendasi untuk menjembatani perbedaan pandangan dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul Interfaith marriage is an issue that is still a polemic in Indonesia. Although it is regulated in the Marriage Law No. 1 of 1974, the debate about its implementation is still ongoing. One of the important principles in marriage is the principle of consensus or willingness of the bride and groom. This abstract examines how the principle of consensus is applied in interfaith marriage in Indonesia by considering various aspects of the applicable legal, social, cultural, and religious elements. The discussion included an analysis of Indonesia's positive legal provisions related to interfaith marriage and perspectives from various religions recognized in Indonesia. In addition, this abstract also examines the practice of implementing interfaith marriages in the field and the challenges couples face in the process. The purpose of this study is to provide a comprehensive overview of the application of the principle of consensus in interfaith marriage in Indonesia, as well as to identify potential solutions and recommendations to bridge differences of opinion and minimize conflicts that may arise. Keywords: Law, Interfaith Marriage, Consensus principle Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1521 10.47776/alwasath.v5i2.1521 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 95 - 104 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 95 - 104 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1521/602 Copyright (c) 2024 Maisaroh harahap http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1575 2025-10-02T21:01:56Z alwasath:ART driver

Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria di Indonesia Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria Muaziz, Muhamad Hasan Muaziz, Muhamad Hasan Hidayah, Nabilah Nur Conflict Land Indonesia Konflik Agraria Indonesia Konflik agraria yang saat ini di Indonesia yang terus berlarut-larut, sering kali sebab dari konflik tersebut dikarenakan ketidakpuasan masyarakat perihal kebijakan pemerintah dan ketidakadilan dalam konstribusi lahan. Penyelesaian konflik terus menerus terhambat dikarenakan kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta banyaknya mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat kecil. Konflik agraria yang berpotensi ketegangan sosial serta politik, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini yakni penelitian kuantitatif bersumber dari bahan pustaka. Dengan adanya penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung usia, temuan diharapkan untuk berkonstribusi dalam penyelesaian koflik agraria di Indonesia yang berlarut-larut. Dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak adanya penyelesaian dalam beberapa konflik di Indonesia Konflik agraria yang saat ini di Indonesia yang terus berlarut-larut, sering kali sebab dari konflik tersebut dikarenakan ketidakpuasan masyarakat perihal kebijakan pemerintah dan ketidakadilan dalam konstribusi lahan. Penyelesaian konflik terus menerus terhambat dikarenakan kurangnya peraturan pelaksana yang jelas serta banyaknya mafia tanah yang dapat merugikan masyarakat kecil. Konflik agraria yang berpotensi ketegangan sosial serta politik, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini yakni penelitian kuantitatif bersumber dari bahan pustaka. Dengan adanya penjelasan mengenai konflik yang tak kunjung usia, temuan diharapkan untuk berkonstribusi dalam penyelesaian koflik agraria di Indonesia yang berlarut-larut. Dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini tidak adanya penyelesaian dalam beberapa konflik di Indonesia. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1575 10.47776/alwasath.v5i2.1575 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 105-116 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 105-116 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i2 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1575/605 Copyright (c) 2024 Muhamad Hasan Muaziz, Nabilah Nur Hidayah http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1576 2025-10-12T16:24:23Z alwasath:ART driver

Rekonstruksi Kewenangan KPU dalam Menentukan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI dan DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XX/2022 REKONSTRUKSI KEWENANGAN KPU DALAM MENENTUKAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPR RI DAN DPRD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 80/PUU-XX/2022 Nurlaili Rahmawati A Fahrur Rozi Habib Filah Akbar Saputra KPU , Regional Election , Allocation Seats The authority of the General Election Commission (KPU) to determine electoral districts and seat allocations in elections has experienced ups and downs. The Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XX/2022 returns the authority of electoral districts and seat allocation to KPU absolutely through the General Election Commission Regulation (PKPU). This research aims to re-examine the authority of state institutions in the formation of electoral districts and the allocation of seats in elections through the scope of authority and the principle of institutional control (checks and balances). This research method uses a qualitative-library approach by examining normative law and legislation (statute approach), as well as related regulations. Primary legal materials are decisions and applicable laws and regulations, while secondary legal materials are books, scientific journals, and online news. The results of this study indicate that the arrangement of electoral regions and seat allocation is part of the KPU's authority as an Election Organiser based on the concept of administrative authority and state institutional principles. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  untuk menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam pemilu mengalami pasang surut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XX/2022 mengembalikan kewenangan tata dapil dan alokasi kursi kepada KPU secara mutlak melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Penelitian ini bertujuan menelaah ulang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan dapil dan alokasi kursi Pemilu melalui ruang lingkup pemberian kewenangan dan prinsip kontrol kelembagaan (check and balances). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-pustaka dengan menelaah hukum normatif dan perundang-undangan (statute approach), serta regulasi yang yang berkaitan. Bahan hukum primer berupa putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan berita online. Analisis data menggunakan teori Miles, Huberman meliputi: pengumpulan data, kondensasi, paparan data, dan penyimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penataan daerah pemiilihan dan alokasi kursi menjadi bagian dalam kewenangan KPU sebagai Penyelanggara Pemilu berdasarkan konsep administrasi kewenangan dan prinsip kelembagaan negara. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pembentukan kewenangan bagi lembaga internal negara di Indonesia. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-07-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1576 10.47776/alwasath/k7f6ma11 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 25 - 38 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 25 - 38 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath/mhcyww09 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1576/637 Copyright (c) 2025 Nurlaili Rahmawati, A Fahrur Rozi, Habib Filah Akbar Saputra http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1595 2025-10-12T16:24:23Z alwasath:ART driver

Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Hartanto, Hartanto Hartanto, Hartanto Nany Boor Kurniyati Muhammad Dendy Alfariski Muhamad Rusdi Elza Qorina Pangestika ITE, Defamation, Criminal Act Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi merupakan keniscayaan dan menunjukkan tanda kemajuan, hal ini terjadi di seluruh belahan dunia; mensinergikan antara kegiatan manusia dengan teknologi informatika merupakan loncatan perkembangan teknologi bahkan peradaban. Jika kita cermati UU ITE ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur yang benar-benar persoalan informasi dan transaksi elektronik dan unsur pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP; secara khusus dalam penelitian ini terkait pencemaran nama baik. Kesimpulan ini berpendapat bahwa, pertama:  penulis berpendapat saat ini belum efektif, namun seiring berjalannya waktu dan dalam konteks kecepatan penegak hukum untuk menegakkan hukum sudah memiliki progres yang baik, mengingat argumentasi bahwa hukum tidak harus mengatur sesuatu yang menjadi tujuan maksimal, tetapi setidaknya aturan untuk mencapai tujuan minimal, dikaitkan dengan mengikuti perkembangan masyarakat. The development of science in the field of technology is inevitable and shows signs of progress, this happens all over the world; synergizing human activities with information technology is a leap in technological development and even civilization. If we look closely, this ITE Law contains 2 elements, namely elements that are truly issues of information and electronic transactions and criminal elements that have regulated in the Criminal Code; specifically in this study related to defamation. This conclusion argues that, first: the author believes that it is currently not effective, but over time and in the context of the speed of law enforcement to enforce the law, it has made good progress, considering the argument that the law does not have to regulate something that is the maximum goal, but at least the rules to achieve minimal goals, associated with following the development of society.  Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-07-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1595 10.47776/alwasath/jtfscm39 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 13 - 24 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 13 - 24 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath/mhcyww09 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1595/636 Copyright (c) 2025 Hartanto Hartanto http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1609 2025-10-12T16:24:23Z alwasath:ART driver

Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria : Studi Kasus Kota Depok Abuse of Power dalam Kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mara Ongku Hsb konflik agraria reforma agraria kota depok Abuse of Power, Presidential Election, 2024 Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya Konflik Agraria di Kota Depok, Metode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunder yang didapatkan dari jurnal dan buku buku yang tentunya berkaitan dengan Konflik Agraria serta menggunakan data tersier yang bersumber dari berita berita yang dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik Agraria menjadikan penghambat dalam mewujudkan Reforma Agraria yang bertujuan Mengurangi Ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah di Kota Depok, maka dari itu untuk mewujudkan Reforma Agraria yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah Konflik Agraria, agar Ketimpangan Penguasaan atas tanah benar benar dihapuskan dan terwujudnya penataan secara lebih baik dari struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat Abuse of power is an act of abuse of authority committed by an official for certain interests, either for the benefit of oneself, others or a corporation, if the action can harm the state's finances or economy, then the action can be considered an act of corruption, if it does not harm state finances such as due to public policy it is considered an administrative error. This research method uses a qualitative method to explore abuse of the power in the 2024 elections. This research uses a library research approach by searching from various sources such as news and media. The results of the research on abuse of power in the 2024 presidential election are the impartiality of ASN, the President, the nepotism of the Prabowo-Gibran candidate using presidential institutions, the inaccuracy of social assistance channels indicated a veiled campaign by the president. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-07-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1609 10.47776/alwasath/dzmtgt13 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 1 - 12 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 1 - 12 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath/mhcyww09 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1609/635 Copyright (c) 2025 Achmad Syahril Ramdhani Sanusi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1612 2025-10-12T16:24:23Z alwasath:ART driver

Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria: Studi Kasus Pertanahan Kota Depok Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Proses Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor Mustova, Muhammad Zainul Mustova Mustova, mz_mustova Setya Indra Arifin Erfandi Implementasi Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Cipta Kerja Business licensing, Bogor Regency, Cipta Kerja Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya Konflik Agraria di Kota Depok, Metode Penelitian Ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis UU terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggali data data sekunder yang didapatkan dari jurnal dan buku buku yang tentunya berkaitan dengan Konflik Agraria serta menggunakan data tersier yang bersumber dari berita berita yang dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik Agraria menjadikan penghambat dalam mewujudkan Reforma Agraria yang bertujuan Mengurangi Ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah di Kota Depok, maka dari itu untuk mewujudkan Reforma Agraria yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah Konflik Agraria, agar Ketimpangan Penguasaan atas tanah benar benar dihapuskan dan terwujudnya penataan secara lebih baik dari struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat. Business licensing is a crucial requirement for conducting business activities. In addition to providing protection for legal rights and ownership, licensing also serves as a regulatory tool for business operations. The Job Creation Law has simplified the business licensing process, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of micro, small, and medium enterprise licensing policies under the Job Creation Law in Rancabungur Subdistrict, Bogor Regency. The author employs a sociological or empirical legal research method using a statute approach and a case approach. Data were collected through interviews and documentation. The research findings reveal that although the legal framework has been well-defined, its implementation still faces several challenges. The dissemination of information about MSME licensing, particularly regarding the importance of NIB, has not been evenly conducted. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-07-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1612 10.47776/alwasath/gn0c7f65 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 39 - 48 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 39 - 48 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath/mhcyww09 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1612/639 Copyright (c) 2025 Muhammad Zainul Mustova Mustova, Muhammad Hasan Muaziz http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1616 2025-10-12T16:24:23Z alwasath:ES driver

Judicial Deliberations Judicial Deliberations Herlambang, Unu Putra Herlambang, Unu Putra delibrasi legitimasi transparansi Deliberation, Legitimacy, Transparency Buku Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy (2004) karya Mitchel de S.-O.-l’E. Lasser merupakan telaah kritis dan mendalam terhadap dinamika deliberasi yudisial dalam tiga sistem hukum utama dunia: Amerika Serikat, Prancis, dan European Court of Justice (ECJ). Lasser mengeksplorasi bagaimana masing-masing sistem membentuk, menyembunyikan, atau mengekspresikan proses internal deliberasi hakim, serta bagaimana praktik tersebut berdampak pada legitimasi institusi peradilan di mata publik. Melalui pendekatan naratif dan analisis diskursif, Lasser menunjukkan bahwa deliberasi tidak hanya merupakan mekanisme pengambilan keputusan hakim, tetapi juga strategi institusional untuk mengelola kekuasaan, otoritas, dan transparansi. Buku ini membuka ruang refleksi baru tentang hubungan antara bentuk deliberasi, budaya hukum, dan kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam konteks demokrasi modern dan integrasi supranasional. Review ini mengulas gagasan utama Lasser, membandingkan praktik deliberatif di ketiga yurisdiksi serta menyoroti implikasinya bagi wacana reformasi dan legitimasi peradilan kontemporer. Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy (2004) by Mitchel de S.-O.-l’E. Lasser is a critical and in-depth examination of judicial deliberation dynamics within three major legal systems: the United States, France, and the European Court of Justice (ECJ). Lasser explores how each system shapes, conceals, or expresses the internal deliberation process of judges, and how these practices impact the legitimacy of judicial institutions in the eyes of the public. Through a narrative approach and discursive analysis, Lasser demonstrates that deliberation is not merely a decision-making mechanism but also an institutional strategy for managing power, authority, and transparency. This book opens a new avenue for reflection on the relationship between the form of deliberation, legal culture, and public trust in the judiciary within the context of modern democracy and supranational integration. This review delves into Lasser’s key ideas, compares deliberative practices across the three jurisdictions, and highlights the implications for contemporary judicial reform and legitimacy discourse. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-07-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1616 10.47776/2n3mxd39 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 59 - 66 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum ; 59 - 66 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath/mhcyww09 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1616/640 Copyright (c) 2025 Unu Putra Herlambang http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1660 2025-10-12T16:25:12Z alwasath:ART driver

Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption Fitria Dewi Navisa Administrative Law, Abuse of Authority, Corruption, PTUN (Administrative Court) This study employs a normative juridical method with qualitative analysis by examining legislation, court decisions, legal doctrine, and administrative enforcement practices related to abuse of authority. Case-based analysis is also applied to assess the implementation of the Administrative Court’s (PTUN) role in reviewing and determining acts of abuse of power prior to criminal proceedings. The findings reveal that abuse of authority in corruption cases often arises from weak internal oversight, poor ethical standards, and the ambiguous interpretation of administrative powers. The Administrative Court functions as a preventive and corrective mechanism by testing and annulling administrative decisions that exceed legal limits. However, the effectiveness of its role remains constrained by limited coordination between administrative and criminal justice systems. This study contributes by emphasizing the need to strengthen judicial oversight, ethical governance, and regulatory synergy to support a corruption-free administration. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-10-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1660 10.47776/alwasath.v6i2/1660 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 83 - 94 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 83 - 94 2721-6160 2830-4705 10.47776/qennr262 eng https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1660/708 Copyright (c) 2025 Fitria Dewi Navisa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1794 2025-10-12T16:25:12Z alwasath:ART driver

Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Setiawan, Danu Ade Setiawan, Danu Ade Stated Owned Enterprises Legal Certainty BPI Danantara BUMN, Kepastian Hukum, BPI Danantara Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembentukan BPI Danantara menandakan perubahan tata kelola BUMN di Indonesia yang semula dilakukan dengan pendekatan kekayaan negara berubah menjadi tata kelola BUMN secara profesional berdasarkan profesionalisme bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perubahan tata kelola BUMN paska Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tersebut telah memenuhi prinsip teori kepastian hukum. Analisa secara mendalam dilakukan melalui tiga pilar utama penegakan hukum, yaitu kualitas norma atau aturan hukum (substansi), kinerja dan peran lembaga terkait (struktur), serta pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum (budaya hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dipandang dari teori kepastian hukum, secara substansi masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti Undang-Undang yang mengatur tentang keuangan negara, perbendaharaan negara, tindak pidana korupsi serta peraturan terkait lainnya yang berpotensi menyebabkan multitafsir dalam implementasi hukum sekaligus menyebabkan ketidakpastian hukum. The enactment of Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, including the establishment of BPI Danantara, marks a shift in the governance of SOEs in Indonesia. The previous approach, which treated SOEs as part of state assets, has now been transformed into SOE governance based on professional business practices. This study aims to examine the extent to which the changes in SOE governance following the enactment of Law Number 1 of 2025 have fulfilled the principles of the legal certainty theory. An in-depth analysis is carried out through the three main pillars of law enforcement: the quality of legal norms or rules (substance), the performance and role of relevant institutions (structure), and the mindset, attitudes, and behaviour of society towards the law (legal culture). The findings show that, from the perspective of the legal certainty theory, in terms of substance, numerous inconsistencies remain between the provisions of Law Number 1 of 2025 and other related laws such as those governing state finance, state treasury, corruption eradication, and other relevant regulations. These inconsistencies have the potential to create multiple interpretations in legal implementation, thereby generating legal uncertainty. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-10-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1794 10.47776/alwasath.v6i2/1794 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 123 - 136 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 123 - 136 2721-6160 2830-4705 10.47776/qennr262 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1794/711 Copyright (c) 2025 Danu Ade Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1797 2025-10-12T16:25:12Z alwasath:ART driver

Status Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025: Reorientasi Hubungan Keuangan Negara–Korporasi Status Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025: Reorientasi Hubungan Keuangan Negara–Korporasi Mukhammad Hykhal Shokat Ali Mukhammad Hykhal Shokat Ali Keuangan Negara BUMN Kerugian Keuangan Negara State Finance, SOEs, State Financial Losses Artikel ini menelaah perubahan mendasar status keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (UU 1/2025) yang mengubah (perubahan ketiga) UU 19/2003. Secara historis, doktrin 'kekayaan negara yang dipisahkan' menempatkan modal negara pada BUMN sebagai bagian dari rezim keuangan negara (UU 17/2003), yang melahirkan konsekuensi audit, akuntabilitas, serta peluasan pertanggungjawaban pidana korupsi ketika terjadi kerugian pada BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperkaya perdebatan itu dengan menimbang batas-batas antara keuangan negara dan kekayaan persero. UU 1/2025 mengintroduksi konstruksi baru yang mempertegas pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara dalam aspek kerugian, menata struktur kepemilikan—antara lain melalui pembentukan entitas pengelola investasi negara (Danantara)—serta menyelaraskan prinsip tata kelola korporasi dengan tujuan pelayanan publik dan penciptaan nilai ekonomi This article examines the fundamental changes in the financial status of State-Owned Enterprises (SOEs) before and after the enactment of Law Number 1 of 2025 (UU 1/2025), which amended (the third amendment) Law 19/2003. Historically, the doctrine of "separated state assets" placed state capital in SOEs as part of the state financial regime (UU 17/2003), resulting in audits, accountability, and expanded criminal liability for corruption when SOEs experience losses. The Constitutional Court (MK) ruling enriches this debate by examining the boundaries between state finances and state assets. Law 1/2025 introduces a new construct that emphasizes the separation of SOE finances from state finances in the event of losses, restructures the ownership structure—including through the establishment of a state investment management agency (Danantara)—and aligns corporate governance principles with the objectives of public service and economic value creation. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-10-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1797 10.47776/alwasath.v6i2/1797 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 95 - 106 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 95 - 106 2721-6160 2830-4705 10.47776/qennr262 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1797/709 Copyright (c) 2025 Mukhammad Hykhal Shokat Ali https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1801 2025-10-12T20:22:06Z alwasath:ART driver

Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Dunia Metaverse Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Dunia Metaverse Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan M.Ayman Metaverse, Sexual Harassment, Positive Law, Islamic Law Metaverse, Sexual Harassment, Positive Law, Islamic Law Pelecehan seksual yang terjadi di Metaverse menciptakan kekosongan hukum di Indonesia, yang berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan perlindungan hukum korban dan memformulasikan model perlindungan hukum yang terintegrasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, belum mampu menjerat secara komprehensif pelaku pelecehan seksual di Metaverse, sehingga perlindungan terhadap korban belum terpenuhi. UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS belum mampu secara komprehensif menjerat pelaku dan melindungi korban pelecehan seksual di Metaverse. Implikasi dari penelitian ini perumusan model perlindungan hukum transformatif melalui norma kekerasan di dunia maya, yang disinkronkan ke dalam hukum positif dan dijustifikasi oleh hukum pidana Islam ta'zir. Norma kekerasan di dunia maya yang dirumuskan selaras dengan prinsip hukum pidana Islam ta'zir, di mana penentuan sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah (ulil amri) untuk menjerat pelaku dan melindungi korban dengan mengedepankan kemaslahatan umum (maslahah mursalah). Sexual harassment occurring in the Metaverse has created a legal vacuum in Indonesia, resulting in the absence of clear legal protection for victims. This study aims to explain the challenges of victim legal protection and to formulate an integrated legal protection model that combines positive criminal law and Islamic criminal law. Using doctrinal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study is analyzed prescriptively to produce legal policy recommendations. The findings indicate that the current Indonesian legal framework—namely Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law No. 44 of 2008 on Pornography, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS Law)—has not yet been able to comprehensively prosecute perpetrators of sexual harassment in the Metaverse, resulting in inadequate protection for victims. The ITE Law, the Pornography Law, and the TPKS Law remain insufficient in comprehensively addressing perpetrators and safeguarding victims of sexual harassment within virtual environments. The implication of this research is the formulation of a transformative legal protection model through the establishment of norms addressing violence in cyberspace, synchronized with positive law and justified by the principles of ta'zir in Islamic criminal law. The proposed cyber-violence norms are designed in accordance with ta'zir principles, wherein the determination of sanctions is entrusted entirely to the authorities (ulil amri) to punish perpetrators and protect victims while prioritizing the public interest (maslahah mursalah). Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-10-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1801 10.47776/alwasath.v6i2/1801 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 107 - 122 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 107 - 122 2721-6160 2830-4705 10.47776/qennr262 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1801/710 Copyright (c) 2025 Ahmad Fauzan, M.Ayman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1802 2025-10-02T21:01:57Z alwasath:ES

Tindakan Pejabat Negara Tindakan Pejabat Negara Ahamad Wildan Sukhoyya Pejabat Negara, Hukum Administrasi Negara, Negara Pejabat Negara, Hukum Administrasi Negara, Negara Tindakan Pejabat Negara merupakan buku yang dikarang oleh Muhtar Said. latar belakang buku ini diciptakan, sebenarnya buku ini adalah perpanjangan dari buku sebelumnya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara” yang kemudian dibongkar dan diperbaiki dengan memasukan bab tentang fiktif positif, perbuatan melawan hukum penguasa, batas maksimal upaya administratif dan beberapa tulisan jurnal yang kemudian sudah diperbaiki. Penggabungan tulisan tersebut harus dilakukan karena mempunyai tema yang sama, sehingga disayangkan kalau harus ditulis dan dipublikasikan secara terpisah, mengingat ini adalah tema yang sama sehingga penulis menganggap ini akan bermanfaat bagi referensi pengetahuan terkait dengan tindakan pejabat tata usaha negara atau badan publik. Tindakan Pejabat Negara merupakan buku yang dikarang oleh Muhtar Said. latar belakang buku ini diciptakan, sebenarnya buku ini adalah perpanjangan dari buku sebelumnya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara” yang kemudian dibongkar dan diperbaiki dengan memasukan bab tentang fiktif positif, perbuatan melawan hukum penguasa, batas maksimal upaya administratif dan beberapa tulisan jurnal yang kemudian sudah diperbaiki. Penggabungan tulisan tersebut harus dilakukan karena mempunyai tema yang sama, sehingga disayangkan kalau harus ditulis dan dipublikasikan secara terpisah, mengingat ini adalah tema yang sama sehingga penulis menganggap ini akan bermanfaat bagi referensi pengetahuan terkait dengan tindakan pejabat tata usaha negara atau badan publik. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2024-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1802 10.47776/alwasath.v5i2.1802 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 5 No. 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 113 - 114 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 113 - 114 2721-6160 2830-4705 10.47776/alwasath.v5i2 Copyright (c) 2024 Ahamad Wildan Sukhoyya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1805 2025-10-12T16:25:12Z alwasath:ES driver

Hukum untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo Hukum Untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo Fifidiana Fifidiana Hukum Progresif Sosiologi Hukum Keadilan Substantif Progressive Law, Sociology of Law, Substantive Justice Resensi ini mengulas buku "Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan" karya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, sebuah karya fundamental yang menggugat dominasi positivisme hukum di Indonesia. Tulisan ini menyoroti kritik utama penulis terhadap hukum modern yang dianggapnya telah terasing dari akar sosialnya, menjadi kaku, dan terjebak dalam formalisme prosedural (gejuridiseerd recht). Analisis menunjukkan bagaimana Satjipto Rahardjo menawarkan jalan keluar melalui pendekatan hukum yang lebih sosiologis dan progresif, yang menempatkan manusia, bukan aturan, sebagai pusat dari hukum. Konsep-konsep kunci seperti "berpikir hukum secara sosial", "kemajemukan hukum" (legal pluralism), dan puncaknya, “beyond the call of rules”, dibahas sebagai solusi untuk mengembalikan hukum pada tujuannya yang hakiki, yaitu mencapai keadilan substantif dan kebahagiaan masyarakat. Resensi ini menyimpulkan bahwa buku tersebut merupakan sebuah manifesto intelektual yang relevansinya semakin kuat, dan menjadi bacaan wajib bagi siapa pun yang mendambakan wajah hukum yang lebih manusiawi. This review examines the book "Legal Science in the Midst of the Flow of Change" by Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, a fundamental work that challenges the dominance of legal positivism in Indonesia. This paper highlights the author's main criticism of modern law, which he considers to have become alienated from its social roots, become rigid, and trapped in procedural formalism (gejuridiseerd recht). The analysis shows how Satjipto Rahardjo offers a way out through a more sociological and progressive legal approach, which places humans, not rules, at the center of law. Key concepts such as "social legal thinking," "legal pluralism," and, ultimately, "beyond the call of rules," are discussed as solutions to return law to its true purpose, namely achieving substantive justice and social happiness. This review concludes that the book is an intellectual manifesto whose relevance is increasingly strong, and is required reading for anyone who yearns for a more humane face of law Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-10-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1805 10.47776/alwasath.v6i2/1805 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 137 - 141 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 137 - 141 2721-6160 2830-4705 10.47776/qennr262 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1805/712 Copyright (c) 2025 Fifidiana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.journal.unusia.ac.id:article/1812 2025-10-12T16:25:12Z alwasath:ART driver

Pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masa Depan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masa Depan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Minan, Ahsanul Ahsanul Minan Kartini Laras Makmur Migran Worker, Institutional Reform, Legal Framework migrant worker protection institutional reform legal framework This study analyzes the institutional transformation of migrant worker protection in Indonesia through the establishment of the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI) under Presidential Regulations No. 165 and 166 of 2024. The research applies historical institutionalism and legal institutionalism approaches to examine the interaction between the historical evolution of policies and law as a normative institution. The findings reveal that the establishment of KP2MI represents a critical juncture in Indonesia’s labor migration governance reform. The shift from an agency to a ministry signifies a transition from a coordinative to an executorial protection paradigm. However, the institution’s effectiveness remains constrained by bureaucratic path dependence, overlapping ministerial authorities, and the lack of legal and service integration. The study concludes that KP2MI’s success depends on strengthening its legal foundation, cross-sectoral coordination, and the implementation of a human-centered and accountable governance model. It recommends reforming the legal framework, digitizing protection systems, and enhancing public participation as the pillars of a just and effective institutional protection mechanism for migrant workers. This study examines the institutional transformation of migrant worker protection in Indonesia through the establishment of the Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI) under Presidential Regulations No. 165 and 166 of 2024. Using historical institutionalism and legal institutionalism, the research explores the interplay between the evolution of policy and law as a normative framework. The findings indicate that the formation of KP2MI marks a critical juncture in the reform of Indonesia’s labor migration governance. The transition from an agency to a ministerial body reflects a shift from a coordinative to an executorial protection paradigm. Nonetheless, the institution’s performance is still constrained by bureaucratic path dependence, overlapping ministerial authorities, and limited legal and service integration. The study concludes that KP2MI’s effectiveness hinges on strengthening its legal foundation, enhancing cross-sectoral coordination, and adopting a human-centered and accountable governance model. It further recommends reforming the legal framework, digitizing protection mechanisms, and expanding public participation as key pillars for establishing a just and effective institutional system for migrant worker protection Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2025-10-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1812 10.47776/alwasath.v6i2 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol. 6 No. 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 67 - 82 AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; Vol 6 No 2 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum; 67 - 82 2721-6160 2830-4705 10.47776/qennr262 ind https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1812/707 Copyright (c) 2025 Ahsanul Minan, Kartini Laras Makmur https://creativecommons.org/licenses/by/4.0