KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (PRESIDENTIAL TRESHOLD)
Keywords:
Presidential treshold, constitutionality, art. 222 Election LawAbstract
The President and Vice Presidential election in Indonesia is manifestation of people’s sovereign. In that regards, it mechanism should be implemented in accordance with the UUD 1945 Constitution and be based on democratic values. This paper explores the role of Constitutional Court in settling the dispute on presidential treshold. This paper examines the relevancy between Art. 6A paragraph 1 UUD 1945, The role of Constitutional Court, and democratic values on the implementation of presidential treshold. In short, this paper analyzed the constitutionality of Art. 222 UU 7/2017 Election Law.
References
Azhary Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini, cetakan kedua, (Jakarta; Kencana, 2004),
Arinanto Satya, Politik Pembangunan Hukm Nasional Dalam Era Pasca Reformasi: Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006),
Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi)
Asshiddiqie Jimly, Konstitusi dan Konstituionalisme Indonesia, Cetakan kedua, (Jakarta; Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
Asshiddiqie Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta, BIP, 2008),
Dahlan Thaib, et, al., Teori Hukum dan Konstitusi, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999)
Tjahjana Widodo, Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggara Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jember, Jember University Press, 2015)
Tjahajana, Widodo Eka, NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI: Dinamika Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jember; Jember University Press, 2015)
Rauta Umbu, Mengagas Pemilihan Presiden yang demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi Bolume 11 Nomor 3 (Jakarta, Mahkamah Konstitusi 2014)
Sumadi Ahmad Fadlil, Independensi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, (Jakarta, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2011),
Riyanto Astim, Teori Konstitusi (Bandung; Yapendo, 2000)
Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung; Alumni, 1987)
H Attamimi, Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, (Jakarta, Disertasi UI 1990)
Suny Ismail, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta; Aksara Baru, 1994)
Djalil Matori Abdul, Tuntutan Reformasi dan Penyelenggara Pemilu 1999 dalam masa Transisi (Jakarta: KIPP, 1999)
Ilmar Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
Sukarja Ahmad, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siayasah, (JakartaSinar Grafika, 2014)
Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, (Yogyakarta, Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009)
PDIP: Presidential Threshold Penting Agar Pemerintahan Efektif https://news.detik.com/berita/d-3396237/pdip-presidential-threshold-penting-agar-pemerintahan-efektif
Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar https://nasional.kompas.com/read/2017/05/06/12172641/pentingnya.presidential.threshold.menurut.golkar.
Gerindra Ngotot Tolak Ambang Batas Capres, Ini Alasannya https://news.detik.com/berita/3510408/gerindra-ngotot-tolak-ambang-batas-capres-ini-alasannya
Pengamat : Aturan Pilpres 2019 Aneh ! https://www.kordanews.com/28351/pengamat-aturan-pilpres-2019-aneh/
Tolak Kenaikan BBM, PKS Isyaratkan Keluar dari Koalisi Pemerintahan SBY https://news.detik.com/berita/1877931/tolak-kenaikan-bbm-pks-isyaratkan-keluar-dari-koalisi-pemerintahan-sby
Arinanto Satya, Politik Pembangunan Hukm Nasional Dalam Era Pasca Reformasi: Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006),
Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi)
Asshiddiqie Jimly, Konstitusi dan Konstituionalisme Indonesia, Cetakan kedua, (Jakarta; Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
Asshiddiqie Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta, BIP, 2008),
Dahlan Thaib, et, al., Teori Hukum dan Konstitusi, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999)
Tjahjana Widodo, Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggara Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jember, Jember University Press, 2015)
Tjahajana, Widodo Eka, NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI: Dinamika Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jember; Jember University Press, 2015)
Rauta Umbu, Mengagas Pemilihan Presiden yang demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi Bolume 11 Nomor 3 (Jakarta, Mahkamah Konstitusi 2014)
Sumadi Ahmad Fadlil, Independensi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, (Jakarta, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2011),
Riyanto Astim, Teori Konstitusi (Bandung; Yapendo, 2000)
Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung; Alumni, 1987)
H Attamimi, Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, (Jakarta, Disertasi UI 1990)
Suny Ismail, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta; Aksara Baru, 1994)
Djalil Matori Abdul, Tuntutan Reformasi dan Penyelenggara Pemilu 1999 dalam masa Transisi (Jakarta: KIPP, 1999)
Ilmar Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
Sukarja Ahmad, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siayasah, (JakartaSinar Grafika, 2014)
Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, (Yogyakarta, Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009)
PDIP: Presidential Threshold Penting Agar Pemerintahan Efektif https://news.detik.com/berita/d-3396237/pdip-presidential-threshold-penting-agar-pemerintahan-efektif
Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar https://nasional.kompas.com/read/2017/05/06/12172641/pentingnya.presidential.threshold.menurut.golkar.
Gerindra Ngotot Tolak Ambang Batas Capres, Ini Alasannya https://news.detik.com/berita/3510408/gerindra-ngotot-tolak-ambang-batas-capres-ini-alasannya
Pengamat : Aturan Pilpres 2019 Aneh ! https://www.kordanews.com/28351/pengamat-aturan-pilpres-2019-aneh/
Tolak Kenaikan BBM, PKS Isyaratkan Keluar dari Koalisi Pemerintahan SBY https://news.detik.com/berita/1877931/tolak-kenaikan-bbm-pks-isyaratkan-keluar-dari-koalisi-pemerintahan-sby
Downloads
Published
2020-04-24
Issue
Section
Articles
How to Cite
KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (PRESIDENTIAL TRESHOLD). (2020). AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 25-34. https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/25
